Koalisi Masyarakat Sipil Desak Gubernur Aceh Surati Presiden Tetapkan Bencana Nasional

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Empat pekan pascabanjir dan longsor yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, segera menyurati Presiden Prabowo Subianto agar menetapkan bencana tersebut sebagai Bencana Nasional, menyusul penanganan krisis yang dinilai masih berjalan lamban di lapangan.

Pihaknya menilai, meskipun Pemerintah Aceh telah dua kali menetapkan status tanggap darurat bencana daerah, langkah tersebut belum mampu menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi korban. Ribuan warga masih bertahan di pengungsian, akses jalan di sejumlah wilayah belum pulih, sementara kebutuhan dasar seperti air bersih, layanan kesehatan, dan pembersihan permukiman terdampak belum tertangani secara menyeluruh.

Menurutnya, beban penanganan bencana tidak mungkin terus ditanggung oleh pemerintah daerah semata. Aceh kini memasuki fase krusial rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang membutuhkan dukungan anggaran, peralatan, dan sumber daya berskala nasional agar pemulihan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Respons penanganan banjir dan longsor hingga kini belum berjalan secara masif dan belum tertangani dengan baik,” demikian pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Rabu (24/12/2025).

Empat pekan pascabencana, ribuan warga masih bertahan di pengungsian, meunasah, dan balai desa. Lumpur dan tumpukan kayu bekas banjir masih memenuhi rumah serta permukiman warga.

Persoalan air bersih juga belum tertangani sepenuhnya, memaksa sebagian masyarakat menggunakan air sungai atau tampungan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.

Di Kabupaten Pidie Jaya, banjir di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Meureudu masih menyisakan lumpur setinggi hingga dua meter.

Kondisi ini membutuhkan alat berat, namun tidak semua korban memiliki akses maupun kemampuan finansial untuk menyewa peralatan tersebut. Sebagian warga bahkan harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah demi membersihkan rumah mereka.

Sementara itu, di wilayah tengah Aceh, sebanyak 70.326 jiwa masih terisolasi akibat terputusnya akses jalan di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Rinciannya, 35.611 warga di 58 desa di Bener Meriah dan 34.715 jiwa di 48 desa di Aceh Tengah.

Meski Jembatan Teupin Mane yang menghubungkan Bireuen–Bener Meriah telah dapat dilalui, serta Jalan KKA Aceh Utara–Bener Meriah sempat dibuka, akses kembali terganggu karena pembangunan jembatan bailey.

Relawan yang masuk ke wilayah terdampak pun harus berjalan kaki, naik-turun bukit, dan menyeberangi sungai karena sejumlah titik masih terputus.

Koalisi menyoroti masa tanggap darurat bencana daerah fase kedua yang akan berakhir pada 25 Desember 2025. Mereka menilai sudah saatnya Gubernur Aceh mengambil langkah strategis dengan mengajukan penetapan status Bencana Nasional.

“Penetapan Bencana Nasional penting agar arah kebijakan penanganan bencana lebih tepat sasaran, jelas, terukur, dan fokus pada korban. Situasi warga bantu warga, bahkan korban bantu korban, tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Pemerintah harus segera menjalankan kewajibannya,” tegas Koalisi.