Analisaaceh.com | Kabar di internal koalisi Jokowi-Ma’ruf menyebutkan Partai Demokrat bakal diberikan jatah satu kursi menteri apabila bergabung dengan koalisi, kursi yang diberikan itu disebut-sebut kursi Menpora, Mensos atau Menperin.
Belakangan ini, hubungan Megawati dan SBY tampak sudah cair, namun tak mengubah konstelasi politik antara PDIP dan Demokrat. Megawati disebut bersikukuh menolak bergabungnya Demokrat ke koalisi Jokowi-Ma’ruf.
Informasi dari lingkaran Istana mengatakan bahwa Demokrat disebut sulit bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf, karena mendapat penolakan dari parpol koalisi, dan PDIP merupakan partai yang paling keras menolak.
“Demokrat berat, Teuku Umar tidak berkenan,” sebut salah satu sumber di lingkaran Istana.
Teuku Umar merupakan sebutan identik terhadap kediaman Megawati. Dan orang yang paling menolak Demokrat dapat kursi menteri itu adalah Megawati.
Sejarah politik Megawati dengan SBY memang tidak baik. Hubungan keduanya jadi buruk sejak Maret 2004. Kala itu, SBY mundur dari jabatan Menko Polhukam era Presiden Megawati. Beberapa bulan jelang Pemilu 2004. SBY kemudian memutuskan untuk melawan Megawati, kemudian menang.
Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira juga tidak setuju apabila Demokrat diberikan jatah menteri. Hal tersebut dikarenakan saat Pilpres 2019, Demokrat berada di seberang melawan Jokowi.
“Parpol yang berkeringat di pilpres saja belum jelas, ini malah parpol yang pilpres kemarin ikut nyeruduk Jokowi, sudah minta pos menteri. Lucu jadinya politik ini,” kata Andreas, Selasa (8/10).
Seperti yang diketahui, Demokrat bersama Gerindra, PKS dan PAN mengusung Prabowo-Sandi. Sementara PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP dan Hanura dukung Jokowi-Ma’ruf.
Menurut sumber di internal Demokrat, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah satu-satunya yang disodorkan untuk mengisi jatah menteri Demokrat di kabinet Jokowi-Ma’ruf apabila diberikan.
Namun sinyal penolakan terhadap AHY sudah didengungkan oleh Megawati beberapa waktu lalu. Megawati tiba-tiba memberikan komentar soal menteri muda Jokowi minimal harus punya pengalaman di legislatif.
“Kalau anak muda kalau dia pintar tapi belum pernah menjalankan proses di dalam tata pemerintahan negara itu bisa saja tidak berhasil. Kalau yang tua juga begitu,” ujar Megawati dalam jumpa pers di Hotel Grand Inna Beach, Bali, Kamis (8/8) malam.
Megawati mengatakan, berdasarkan pengalaman politik dirinya, anak muda harus memiliki pengalaman politik berjenjang. Misalnya, memulai sebagai anggota DPRD.
Megawati menjelaskan bahwa sebagai menteri harus memiliki pengalaman di bidang politik, khususnya legislatif untuk bisa memahami perundangan. Misalnya di DPR, orang tersebut harus merasakan betul sulitnya merumuskan undang-undang. Karena perlu lobi ke partai politik hingga bermitra dengan eksekutif.
Sumber: Merdeka.com
