Analisaaceh.com, Banda Aceh | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mempertanyakan anggaran dalam Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBA) Aceh 2023 yang dianggap belum mencerminkan keberpihakan untuk kepentingan rakyat Aceh.
Anggota Badan Pekerja MaTA, Hafijal juga mengatakan bahwa untuk isu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Penanganan untuk Pemulihan Korban Konflik dan Pembangunan damai Berkelanjutan di Aceh tidak menjadi prioritas dan minin pendanaan.
“Hasil evaluasi dari Mendagri terhadap APBA TA 2022 ditemukan ketimpangan penggunaan APBA, dimana sebagian besar habis untuk belanja operasi (70 persen dari total APBA 2022) dan hanya menyisakan sedikit untuk pembangunan,” ujarnya Selasa (11/4/2023).
Untuk APBA 2023 turun sebesar 33,83 persen dibanding tahun 2022 (konsekuensi Otsus 1 persen), akan tetapi persentase belanja pegawai terus mengalami kenaikan sedangkan persentase belanja modal terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.
“APBA 2023 menggambarkan evaluasi APBA oleh Kemendagri belum komprehensif. Postur anggaran yang tidak realistik seperti membengkaknya belanja pegawai, menandakan evaluasi itu tak bertarik,” tuturnya.
Untuk itu dana Otsus Aceh segera berakhir dan pemerintah Aceh dan DPRA harus mengubah kebijakan politik anggaran seiring akan berakhirnya dana Otsus Aceh, dan perlu langkah-langkah penghematan.
“Pemerintah juga harus meninjau ulang keberadaan perangkat daerah (SKPA) dengan melakukan perampingan mengingat bengkaknya belanja pegawai,” tutupnya.
