Analisaaceh.com, Banda Aceh | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), drh. Nurdiansyah Alasta, M.Kes menyebutkan bahwa, perlu komitmen kuat pemerintah Aceh untuk merealisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2022 sesuai keinginan untuk kesejahteraan rakyat. Hal itu didasari atas pengalaman yang kerap terjadi perubahan di tengah jalan sehingga akhirnya tidak sesuai dengan rencana.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Nurdiansyah, menanggapi penjelasan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dr Taqwallah, M.Kes terkait APBA tahun 2022 disusun berdasar data pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
“Kita sepakat tujuan APBA 2022, namun yang lebih penting adalah komitmen Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam merealisasikannya,” kata Anggota Fraksi Partai Demokrat pada Jum’at (1/10).
Menurutnya, pemerintah Aceh perlu memperbaiki cara komunikasi dengan DPR Aceh, komitmen dan keterbukaan antara eksekutif dan legislatif akan menghasilkan kinerja yang baik untuk program-program pro masyarakat, agar tujuan pemerataan ekonomi rakyat berjalan sesuai dengan harapan, sesuai kebutuhan masyarakat. Sebab, dimana-mana eksekutif dan legislatif haruslah harmonis dan tidak miskomunikasi dalam tindakan.
“Saya pikir kuncinya harmonisasi, sebab pemerintah dan DPR adalah ujung tombak kesejahteraan rakyat,” ujar Nurdiansyah.
Untuk itu, lanjutnya, anggaran APBA 2022 harus dipastikan memang efesien, termasuk untuk belanja pegawai harus efektif sesuai dengan beban kerjanya. Nurdiansyah juga menyarankan agar APBA 2022 nanti bukan melulu diarahkan untuk insfrastuktur, tetapi harus diperhatikan kebutuhan rakyat, punya target pengentasan kemiskinan, dan penjagaan moral seperti dayah dan pesantren harus hidup, menjamin mutu pendidikan meningkat, dan mengurangi peruntukan untuk yang bukan prioritas.
“Situasi Aceh saat ini adalah soal kemiskinan, solusinya memang harus menjalankan program bantuan rumah secara maksimal,” kata Nurdiansyah Alasta.
Sebelumnya Sekda Aceh, dr. Taqwallah menyampaikan apabila pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 disusun berdasarkan data pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.
“Peran dan komitmen Badan Anggaran DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah berpengaruh sangat signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah,” kata Sekda Taqwallah.
Sekda juga mengatakan, biaya operasional kantor dan belanja aparatur harus ada penghematan. Dengan begitu, anggaran dapat dialihkan pada belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
