Pakar Hukum dan Anggota DPRK Langsa Soroti Kinerja Pj Walikota

Analisaaceh.com, Langsa | Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa menggelar acara Talk On Public Policy Meneropong 1 Tahun Kinerja Pj Walikota Langsa, di salah satu cafe di kota setempat, Selasa (8/9/2023) malam.

Dalam acara tersebut beberapa pemateri dan narasumber seperti anggota DPRK serta pakar hukum Kota Langsa menilai kontra terhadap kinerja Pj Walikota Langsa Ir. Said Mahdum Majid.

Pakar hukum, Muslim A. Gani dalam materinya mengatakan, bahwa terhadap meneropong kinerja Pj Walikota Langsa, yang pertama kali harus dilihat adalah siapa yang meneropong.

“Kita lihat dahulu teropongnya itu mengunakan lensa dari sudut pandang masyarakat, terlepas Pj Walikota Langsa mendapatkan apresiasi dari Kemendagri atau tidak itu urusan secara internal pemerintahan,” kata Muslim.

Menurut Muslim, teropong yang disini yang seharusnya digunakan adalah masyarakat, dimana pendapat itu lah yang paling berhak untuk menilai apakah memang kinerja Pj Walikota Langsa selama ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak.

“Kita tidak perlu penghargaan, tapi bagaimana kebutuhan publik terpenuhi dan ada manfaat jelas bagi masyarakat dan selama ini terhadap meneropong kinerja Pj Walikota Langsa, saya menilai masih gelap,” tuturnya.

Sementara anggota DPRK Langsa, Jeffry Sentana S Putra menyampaikan, bahwa jika ada penilaian dari angka 1 sampai 10, maka dirinya akan memberikan nilai 5 kepada kinerja Pj Walikota Langsa, Ir Said Mahdum.

“Selama ini Pj Walikota tidak berani mengambil kebijkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Namun anehnya, tarif PDAM di Kota Langsa naik 25% selama dipimpin oleh Ir. Said Mahdum,” ujar Jeffry.

Dirinya menjelaskan, Kota Langsa yang dijuluki sebagai kota jasa seharusnya Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) besar, namun kenyataannya PAD Kota Langsa kecil, hingga tidak cocok dengan julukan kota Jasa.

“Pendapatan terbesar hanya dari bagian kesehatan, yaitu RSUD sebesar Rp100 milyar pertahun, kemudian terkait kebijakan publik, Pj Walikota masih memilah-milah daerah yang dibangun, bukan pemerataan pembangunan untuk seluruh Kota Langsa,” ungkapnya.

“Saya berharap Pj Walikota tidak alergi kritikan dan harus fokus ke pelayanan publik, bukan ekspor/impor, sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan”, pungkas Jeffry Sentana.

Sedangkan, Assisten I, Suyetno AP Msi yang mewakili Pj Walikota Langsa, Ir Said Mahdum mengatakan, bahwa saat ini tugas utama Pj Walikota ada dua, yaitu pertama adalah memastikan proses tahapan pemilu, kemudian kebijakan menjawab persoalan masyarakat dengan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

“Dua tugas utama Pj Walikota itu karena dalam masa transisi, kemudian kinerjanya dalam selama 1 tahun ini sudah dilakukan penilaian sebanyak 4 kali dan itu untuk memutuskan apakah Pj Walikota yang ada bisa melanjutkan jabatannya atau di berhentikan oleh Mendagri,” tutup Suyetno.