Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pemerintah Aceh menyurati United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) untuk ikut terlibat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul luasnya kerusakan infrastruktur serta tingginya jumlah korban akibat bencana alam yang terjadi di 18 kabupaten/kota. Pemerintah Aceh menilai dukungan lembaga internasional diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa surat resmi telah dikirimkan kepada kedua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut. UNDP dan UNICEF dinilai memiliki pengalaman dalam penanganan bencana, termasuk saat tsunami Aceh 2004.
“Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan UNDP dan UNICEF untuk mendukung pemulihan pascabencana,” ujar Muhammad MTA, Minggu (14/12/2025).
Ia menjelaskan, dukungan yang dibutuhkan meliputi sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan.
Pemerintah Aceh mencatat, hingga pekan ketiga pascabencana, dampak banjir dan longsor masih dirasakan di berbagai wilayah. Selain kerusakan infrastruktur, bencana tersebut juga menyebabkan korban jiwa serta warga yang masih dinyatakan hilang.
Sementara itu, dukungan dari berbagai pihak terus berdatangan. Hingga saat ini, tercatat 77 lembaga dan 1.960 relawan terlibat dalam penanganan dan pemulihan bencana di Aceh, baik dari unsur lokal, nasional, maupun internasional.
Pemerintah Aceh menyatakan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak dan membuka peluang keterlibatan lebih luas seiring meningkatnya kebutuhan di lapangan.
