Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, Ini Pesan Penting Mendagri untuk Abdya

Analisaaceh.com, Blangpidie | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) memperingati Hari Otonomi Daerah XXX tahun 2026 melalui upacara yang berlangsung di lapangan Kantor Bupati Abdya, Senin (27/4/2026).

Upacara tersebut dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya, Amrizal. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lindungan Pemkab Abdya.

Dalam amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang dibacakan oleh Plt Sekda Amrizal menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum penting untuk memperkokoh komitmen pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” ujar Amrizal saat membacakan pidato Mendagri.

Ia menjelaskan bahwa tema Otonomi Daerah tahun ini, ‘Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita’. Tema tersebut melambangkan kemandirian dan tanggungjawab daerah dalam mengelola potensi lokal. Tema tersebut juga menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” ucapnya.

Dalam amanat itu, Amrizal juga memaparkan sejumlah langkah strategis yang menjadi perhatian pemerintah, diantaranya integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dengan daerah.

Lebih lanjut, tambahnya, dalam pelaksanaan otonomi daerah selama tiga dekade, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran nasional dengan daerah.

“Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidaksinkronan antara program pemerintah dan pemerintah daerah, yang pada akhirnya berujung pada tumpang tindih kegiatan, duplikasi anggaran, serta rendahnya efektivitas pembangunan,” katanya.

Selain itu, sebutnya, reformasi birokrasi berbasis outcomes yang diperkuat dengan digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah. Salah satu tantangan yang kerap ditemui adalah birokrasi yang lebih menitik beratkan pada aspek administratif, khususnya berorientasi penyerapan anggaran dibandingkan dengan pencapaian hasil nyata dan berdampak pada masyarakat.

“Untuk itu, mewujudkan birokrasi yang cepat dan lincah perlu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi yang terintegrasi,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa pada saat yang sama keberhasilan melalui terobosan-terobosan kreatif dalam koridor inovasi menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan kemandirian fiskal. Karena, kemandirian fiskal merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan daerah yang mampu berkembang secara berkelanjutan. Namun hingga saat ini, masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi tantangan berupa tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

“Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal daerah menjadi terbatas dan kurang fleksibel dalam merespons kebutuhan serta prioritas pembangunan yang bersifat lokal,” terangnya.

Di sisi lain, kata Amrizal, kolaborasi antar daerah dinilai penting. Sebab, dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya masing-masing.

Namun, katanya, dalam praktiknya masih sering dijumpai bahwa daerah cenderung berjalan sendiri-sendiri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, tanpa memperhatikan keterkaitan dengan wilayah lain di sekitarnya.

“Kolaborasi antar daerah dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah, seperti transportasi, pengelolaan lingkungan, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga pengembangan ekonomi, merupakan isu lintas wilayah yang tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu daerah saja,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah diminta fokus pada pelayanan dasar dan pengentasan ketimpangan. Tujuan utama pembangunan pada tingkat pertama adalah pemerintah mampu memenuhi layanan dasar masyarakat serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Namun demikian, ucapnya, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan yang cukup nyata dalam akses dan kualitas layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta perlindungan sosial, terutama antara daerah maju dan daerah tertinggal, terluar, dan terpencil.

Lebih lanjut, katanya, stabilitas dan ketahanan daerah juga harus diperkuat. Apalagi, dalam dinamika pembangunan nasional dan pelaksanaan otonomi daerah, tantangan yang semakin kompleks menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada penguatan stabilitas dan ketahanan daerah.

“Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang rentan terhadap berbagai krisis, baik krisis ekonomi, ketahanan pangan, maupun bencana alam yang semakin meningkat akibat perubahan iklim,” terangnya.

Ia juga menyampaikan bahwa otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dan mengembangkan potensi lokal. Namun, pelaksanaannya harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional harus senantiasa dijaga.

Dalam amanat itu, pemerintah daerah juga diajak untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi.

Selain itu, sebutnya, hal-hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak baik di pusat maupun di daerah untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi.

“Dalam mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan diantaranya dengan menguatkan regulasi, dukungan anggaran dan teknologi yang diiringi dengan penguatan sumberdaya manusia pertanian, akses distribusi pemasarannya serta mengoptimalkan lahan pertanian,” imbuhnya.

Kemudian, tambahnya, upaya mewujudkan swasembada energi melalui optimalisasi sumber daya domestik, diversifikasi energi, efisiensi dan dukungan kebijakan. Dengan upaya tersebut memberi pengaruh signifikan dalam mengurangi impor energi serta memperkuat ketahanan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Selanjutnya, pengelolaan sumberdaya air melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum serta menyiapkan perangkat kebijakan yang signifikan. Selain itu, mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan berintegritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Amrizal, mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja di antaranya melalui kemudahan memulai bisnis dan akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, memperluas investasi dan industri padat karya, pelatihan dan peningkatan keterampilan, pengembangan inkubator bisnis di kampus dan daerah, dukungan UMKM dan koperasi, serta kolaborasi pemerintah-swasta-akademisi.

Kemudian, lanjutnya, peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pemerintah dan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dengan memfokuskan pada beberapa hal utama yakni pemerataan akses (infrastruktur, beasiswa, dan digitalisasi), peningkatan kualitas (guru, kurikulum, dan fasilitas), serta pengawasan dan keterlibatan publik.

“Termasuk di dalamnya memastikan peserta didik tercukupi asupan gizi melalui program pemberian makan bergizi gratis (MBG). Selain itu, upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan Pemerintah, pemerintah daerah, tenaga medis dan masyarakat,” sebutnya.

Ia menjelaskan bahwa beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan di antaranya, penguatan sistem rujukan dan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, penguatan jaminan kesehatan nasional, pencegahan dan promosi kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, penanganan stunting dan gizi buruk.

Selain itu, reformasi birokrasi dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Untuk langkah reformasi birokrasi dapat diawali dengan penyederhanaan struktur dan prosedur, peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, penguatan akuntabilitas diantaranya melalui penerapan e-government untuk transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan internal, dan mengembangkan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi,” terangnya.

Peringatan hari otonomi daerah ke-30 ini, sebutnya, menjadi pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik di tengah-tengah tantangan dan dinamika yang ada.

“Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang kita hadapi tidaklah mudah, namun dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah saya yakin, kita bisa menghadapinya. Di sisi lain kita harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan untuk memastikan agar setiap kebijakan yang diambil, implementatif dan tepat sasaran di daerah,” ucapnya.

Menurutnya, kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk peringatan hari otonomi daerah, harus mengedepankan prinsip efisiensi dan penghematan anggaran, sederhana, dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

“Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta memastikan setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.