Petugas Kebersihan Aceh Utara Mogok Kerja, Lancarkan Aksi Tuntut Pencairan BLT Subsidi Gaji

Analisaaceh.com, Lhokseumawe — Ratusan tenaga kerja bakti petugas kebersihan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara melakukan aksi mogok kerja. Petugas kebersihan melangsungkan aksi unjuk rasa menuntut kejelasan program subsidi gaji oleh pemerintah.

Puluhan petugas kebersihan berikut 30 unit armada dumptruk bersamanya menggelar aksi di depan kantor Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe, Rabu pagi (14/10/20).

Tenaga bakti Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ini menuntut pencairan subsidi gaji pemerintah yang sebelumnya sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Iring-iringan dump-truk petugas kebersihan melaju dari arah kantor DLHK di kawasan Landeng, Lhoksukon menuju kantor bupati Aceh Utara di Lhokseumawe. Setibanya di kantor bupati sekira pukul 10:00 WIB puluhan pendemo lalu melakukan orasi dan membentangkan kertas berisi tuntutan pendemo.

“Kami menuntut pencairan BLT gaji yang belum cair sama sekali. Sementara Tenaga bakti pada payung yang sama yakni bidang pertamanan sudah cair. Jangan ada diskriminasi” kata koordinator aksi Zul Faisal.

Zul Faisal menjelaskan, tenaga bakti petugas kebersihan di Kabupaten Aceh Utara seluruhnya berjumlah 280 personel. Hanya 200 petugas yang datanya sudah diverifikasi dan dinyatakan layak menerima bantuan program pemerintah pusat tersebut.

“Itupun belum cair. Sehingga kami menggelar demo hari ini. Jika tidak dicairkan oleh BPJS ketenagakerjaan, keluarkan saja kami dari kepersetaan bpjs” kata Zul Faisal.

Selain tuntutan BLT subsidi gaji, para pahlawan kebersihan ini juga mempersoalkan jerih mereka yang sangat rendah. Upah harian mereka jauh di bawah angka UMP Aceh.

“Kami cuma diupah Rp55 ribu per hari. Jika dikalikan satu bulan, kami hanya menerima Rp1,6 juta. Jumlah ini di bawah UMP. Jika tidak masuk kerja, tidak dibayarkan upah. Kondisi ini sangat memberatkan kami,” ujar Zul Faisal.

Selain jerih yang tidak pernah naik terhitung sejak tahun 2010, petugas kebersihan juga mempersoalkan perhatian Pemkab Aceh Utara terutama di hari-hari besar umat Islam. Tidak ada tunjangan apapun bagi mereka yang berkerja di bawah DLHK.

“Kami juga menuntut pesangon bagi karyawan yang sudah 20 tahun bekerja dan ingin mengundurkan diri” kata massa aksi.

Setelah sempat berorasi di halamn kantor bupati, perwakilan massa diijinkan bertemu dengan Asisten 1 Setdakab Aceh Utara Dayan Albar, MAP didampingi Kepala DLHK Aceh Utara Safwan di ruang kerja Kabag Umum.

Dayan Albar kepada awak media menyebut tuntutan petugas kebersihan sudah ditampung pihaknya.

“Sudah kita koordinasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena BLT subsidi gaji ini program pemerintah pusat bersam BP Jamsostek” kata Dayan.

Sementara terkait jerih petugas yang tidak mencapai angka UMP pihaknya belum bisa mengambil langkah apapun. “Kita tahu jumlah itu kecil, namun kita juga harus sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ini yang menjadi persoalan, karena luas wilayah kita yang begitu besar” kata Dayan Albar.

Sementara Kepala DLHK Aceh Utara Safwan menyebut persoalan sampah di wilayahnya memang sungguh pelik. Kondisi keuangan daerah dengan luas wilayah kerja dia sebut tidak sepadan.

Sehingga pihaknya melakukan sejumlah terobosan untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Seperti di wilayah jalan Line Pipa, sekarang sedang kita upayakan dengan pihak swasta, yakni PHE,” ujar Safwan.

Pihaknya berharap tenaga bakti petugas kebersihan setelah hari ini agar tidak lagi melakukan mogok kerja sehingga terjadi penumpukan sampah. “Kita pastikan fasilitasi tuntutan petugas kebersihan ini” demikian Safwan.