Analisaaceh.com, Tapaktuan | Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah, MT melantik Tgk. Amran sebagai Bupati Aceh Selatan untuk sisa masa jabatan tahun 2018-2023, dalam Rapat Paripurna Dewan Permusyawaran Rakyat Kabupaten (DPRK) di Gedung DPRK setempat, Kamis (25/06/2020)
Amran menggantikan Almarhum Azwir yang meninggal dunia 2 Desember 2019 tahun lalu.
Pelantikan yang berlangsung dalam rapat Paripurna di gedung DPRK setempat itu berlangsung haru usai Tgk Am meneteskan air mata dan mengajak seluruh tamu undangan untuk mengirimkan doa dan kepada almarhum Azwir.
Tgk Amran mengajak seluruh hadirin mengirim doa kepada almarhum Azwir ia langsung memandu pembacaan Al-fatihah. Dalam kesempatan itu, Tgk Amran berjanji akan melanjutkan semua visi-misi yang pernah mereka janjikan pada saat Pilkada lalu bersama almarhum Azwir.
“Kami sadar masih banyak tugas yang belum semua bisa kami jalankan selama ini seperti visi-misi kami waktu Pilkada lalu, namun saya akan berusaha semaksimal mungkin akan melanjutkan dan menjalankan visi-misi itu semua,” katanya.
Sementara itu, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, pelatikan tersebut merupakan bagian dari amanah UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Sehubungan dengan wafatnya Bupati Azwir, maka wakilnya ditetapkan sebagai pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan.
Sebab itu, Nova berharap, Tgk Amran dapat manjalankan sisa jabatan dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan di daerah memberikan solusi di lapangan.
“Saudara juga harus dapat mengenali dengan tepat potensi daerah sambil merumuskan optimalisasi seluruh potensi tersebut,” kata Nova.
Sebab diketahui, sambung Nova, Aceh Selatan memiliki banyak cendikian dan ulama, di samping itu memiliki potensi dan di bidang pertanian, kelautan dan perikanan.
“Saya yakin dan paham, bapak Bupati dapat merealisasi dan mengeksekusi semua potensi tersebut,” ungkap Nova.
Selain itu dirinya juga yakin bahwa Tgk Amran dapat menggali potensi lainnya seperti sektor industri dan perdagangan besar sehingga dapat menyumbang pendapatan daerah.
“Untuk merealisasi itu, Bapak Bupati harus mampu merealisasi infrastruktur yang dibutuhkan, bahkan jika memang diperlukan, Bapak Bupati juga membenahi sistem pemerintahan,” pungkasnya.
