Categories: NEWS

PN Blangpidie Tolak Praperadilan Tersangka Korupsi Toko PIKA

Analisaaceh.com, Blangpidie | Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Blangpidie menolak praperadilan yang diajukan oleh Direktur PT. Karya Generus Bangsa berinisial MSA (27) selaku rekanan pada kasus aplikasi Toko Pembangunan Sistem Informasi Terpadu Pusat Industri (PIKA).

Praperadilan yang diajukan MSA tertanggal 3 Juni 2022 Nomor R-10/R.128//06/2022 tersebut dimenangkan oleh Kejari Abdya dalam sidang yang berlangsung pada Senin (1/8/2022).

“Sesuai dengan hasil sidang praperadilan tadi siang yang dibacakan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Blangpidie Yuristyawan menolak praperadilan yang diajukan oleh tersangka MSA,” kata Kejari Abdya, Heru Wijatmiko.

Baca Juga: Kasus Korupsi Toko PIKA, Kejari Abdya Tahan Satu Tersangka

Heru menjelaskan, pembaca putusan praperadilan berdasarkan surat putusan perkara nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Bpd tanggal 1 Agustus 2022 adalah menolak gugatan pemohon dan menyatakan penetapan tersangka MSA sah menurut hukum.

“Penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik terhadap MSA sudah memenuhi alat bukti sehingga penyidikan tersebut sah,” jelasnya.

Dalam kasus korupsi Toko PIKA senilai Rp1,3 miliar dari APBK tahun 2020 tersebut, Kejari Abdya telah melakukan pemanggilan terhadap MSA sebanyak tiga kali, namun yang bersakutan tidak memenuhi panggilan itu.

Heru mengatakan, penyidik sudah menyiapkan waktu pada bulan Juli untuk melakukan pemeriksaan di Kejari Bandung, namun MSA juga tidak memenuhi pemanggilan tersebut.

Baca Juga: Jaksa Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Aplikasi Toko PIKA

“Jadi sebagai tindak lanjut putusan praperadilan ini kami berusaha untuk melakukan pencegalan terhadap MSA. Akan tetapi, apabila MSA juga tidak kooperatif, maka kita akan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap MSA,” sebutnya

Kajari Abdya meminta kepada tersangka MSA agar kooperatif dan segera memenuhi panggilan penyidik guna proses hukum lebih lanjut.

“Tujuan kita lakukan pemanggilan untuk memberikan hak-hak dia supaya bisa memberikan keterangan,” tutup Heru.

Editor : Nafrizal
Rubrik : NEWS
Ahlul Zikri

Komentar

Recent Posts

Presiden Prabowo dan Pemerintah Aceh Diminta Awasi Pemulihan Hak Korban HAM

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pemulihan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia berat (PHB) di Aceh…

11 jam ago

UMKM Expo Abdya 2025, Ajang Lestarikan Seni dan Budaya Lokal

Analisaaceh.com, Blangpidie | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan…

11 jam ago

Aceh Catat Investasi Rp4,16 Triliun pada Triwulan III 2025

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu…

12 jam ago

Dua Nelayan Abdya Selamat Setelah 6 Hari Terombang-ambing di Laut Aceh Singkil

Analisaaceh.com, Blangpidie | Dua nelayan warga asal Gampong Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat…

3 hari ago

PBA dan MPI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Berhasil Kantongi Akreditasi Unggul dan Baik Sekali

Analisaaceh.com, Meulaboh | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh meraih capaian baru dalam…

3 hari ago

Mualem Tetapkan Pedoman Reparasi Korban Konflik Aceh

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pemerintah Aceh resmi menetapkan Pedoman Pelaksanaan Reparasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM…

3 hari ago