Razia Bendera di Tengah Bencana, DPRA: Jangan Benturkan Mualem–Prabowo

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Aceh, Abu Heri, menyayangkan tindakan razia bendera Aceh yang dilakukan aparat TNI di tengah masyarakat yang sedang berjuang menghadapi bencana banjir.

Ia menilai langkah tersebut tidak bijaksana, berpotensi melukai perasaan rakyat, serta dapat mengganggu stabilitas politik dan hubungan harmonis antara Aceh dan pemerintah pusat.

Abu Heri mempertanyakan motif di balik razia bendera yang dilakukan secara mendadak, terutama saat warga tengah fokus menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir. Menurutnya, penggunaan kekerasan atau tindakan represif hingga melukai warga tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

“Merazia warga yang menyalurkan bantuan kemanusiaan secara represif itu melukai perasaan rakyat. Motifnya apa dan untuk kepentingan siapa? Bukankah Aceh dan Jakarta sudah damai? Sebagian pakar hukum bahkan meyakini bendera Aceh sah secara konstitusi,” ujar Abu Heri di Banda Aceh, Sabtu (28/12/2025).

Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan, meskipun keberadaan bendera Aceh masih diperdebatkan. Apalagi, Aceh telah menikmati perdamaian lebih dari dua dekade tanpa konflik bersenjata. Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan pengamanan wilayah berada di bawah otoritas kepolisian, bukan TNI dengan pendekatan represif.

“TNI tidak bisa menjaga kedaulatan bangsa ini tanpa dukungan Pemerintah Aceh, elemen tokoh masyarakat, dan eks kombatan GAM. Hubungan yang sudah terjaga baik ini jangan dirusak oleh tindakan sepihak di lapangan,” tegasnya Politikus dari Partai Aceh tersebut.

Abu Heri juga mencium adanya indikasi penggiringan opini yang berpotensi membenturkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, isu “makar” yang dikaitkan dengan razia bendera berpotensi merusak hubungan politik yang selama ini terjalin harmonis.

“Jangan benturkan Mualem dengan Prabowo. Hubungan mereka selama ini berjalan sangat baik dalam kerangka menjaga perdamaian dan membangun Aceh di bawah bingkai NKRI. Tindakan berlebihan di lapangan justru berpotensi merusak stabilitas yang sedang harmonis,” jelas Abu Heri.

Ia menegaskan polemik bendera Aceh harus diselesaikan secara konstitusional melalui dialog bermartabat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Gubernur Mualem, bukan dengan tindakan provokatif. Di akhir pernyataannya, Abu Heri mengajak semua pihak menahan diri dan memprioritaskan penanganan bencana, karena masyarakat Aceh lebih membutuhkan kehadiran negara melalui bantuan nyata dan percepatan rekonstruksi daripada aksi represif di lapangan.

“Kehadiran TNI sebagai representasi negara harusnya hadir secara persuasif di tengah masyarakat untuk membantu penanganan musibah bencana kemanusiaan,” tutupnya.