Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pemerintah Aceh meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI segera menurunkan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) untuk memperkuat penanganan darurat di wilayah terdampak banjir dan longsor.
Permintaan ini disampaikan karena kebutuhan tenaga kesehatan di lapangan terus meningkat. Beberapa kabupaten/kota mulai kewalahan dalam menyediakan layanan medis bagi warga terdampak.
Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, mengatakan HEOC (Health Emergency Operation Center) atau Klaster Kesehatan Provinsi sudah diaktifkan sebagai pusat komando krisis kesehatan. Posko HEOC yang beroperasi di Dinas Kesehatan Aceh kini menjadi pusat pengumpulan data, pemantauan, serta koordinasi respons cepat, Minggu (07/12/2025).
“HEOC sudah aktif dan seluruh informasi awal ditangani melalui Rapid Health Assessment (RHA). Tapi kondisi di lapangan memang membutuhkan tambahan personel kesehatan. Karena itu, kami meminta dukungan Kemenkes untuk menurunkan TCK,” ujar Murthala.
TCK adalah tenaga kesehatan yang dimobilisasi saat situasi krisis—bencana alam, non-alam, maupun kedaruratan sosial—untuk memastikan layanan kesehatan minimal tetap berjalan ketika fasilitas setempat tidak mampu memenuhi kebutuhan.
Saat ini ada 14.615 TCK tersebar di seluruh Indonesia di bawah koordinasi Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Pemerintah daerah dapat mengajukan mobilisasi sesuai tingkat kedaruratan.
“Kami berharap tambahan tenaga kesehatan bisa memperkuat layanan di daerah, terutama untuk evakuasi medis, pelayanan pos pengungsian, dan penanganan penyakit yang rawan muncul selama masa tanggap darurat,” kata Murthala.
