ANALISAACEH.com | Banda Aceh – WALHI Aceh meminta kepada Plt Gubernur Aceh untuk mencopot Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh karena dianggap telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pembina dan pengayom petani serta mematikan inovasi masyarakat dengan melaporkan Keuchik Meunasah Rayeuk Nisam Tgk Munirwan ke Polda Aceh. WALHI juga menduga ada alasan bisnis dibalik laporan atas Tgk Munirwan.
Dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi, Kamis (25/7/2019) WALHI Aceh menyebut pihaknya tidak bisa menerima prilaku seperti ini.
“Karena peran dinas bukan memenjarakan rakyat, tapi membina rakyat untuk terus berinovasi sehingga terwujudnya Aceh Hebat sebagaimana visi Gubernur Aceh serta perwujudan Proyek Strategis Nasional pada bidang ketahanan pangan,” kata Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur dalam rilisnya.
Sebelumnya, heboh diberitakan Tgk Munirwan yang merupakan Keuchik Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara ditahan Polda Aceh. Alumni Dayah Mudi Mesra ini ditahan karena dituding menjual benih padi IF8 yang disebut-sebut tidak berizin.
Atas kasus yang menghebohkan ini, WALHI menilai sudah saatnya Plt Gubernur Aceh mencopot Kadis Perkebunan dan Pertanian Aceh dan meminta mencabut laporan di Polda Aceh sebelum terjadi reaksi yang lebih besar dari rakyat Aceh.
Tgk Munirwan yang saat ini ditahan Polda Aceh atas laporan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh karena diduga memproduksi dan mengedarkan (memperdagangakan) secara komersil benih padi IF8 yang belum dilepas varietasnya dan belum disertifikasi (berlabel).
“Jika benar sebagaimana tuduhan tersebut, seharusnya Pemerintah Aceh melakukan pembinaan kepada beliau untuk mendapatkan legalitas produk tersebut. Terlebih, atas inovasi tersebut Tgk Munirwan telah mendapatkan prestasi ditingkat provinsi dan nasional. Artinya, apa yang dilakukan oleh geuchik tersebut bukanlah sesuatu yang ilegal karena disisi lain pemerintah mengakui prestasi beliau” kata M. Nur.
WALHI Aceh menduga, ini murni kepentingan bisnis Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Karena informasi yang didapatkan dilapangan bahwa sudah ribuan petani menggunakan benih IF8 karena mendapatkan jumlah produksi yang meningkat dibandingkan dengan benih yang dibagikan/subsidi pemerintah.
WALHI menyebut langkah yang diambil Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh Ini merupakan upaya diskriminasi terhadap kreativitas masyarakat dalam berinovasi di desa. Seharusnya pemerintah Aceh bersyukur dan memberikan perhatian serius kepada pimpinan desa yang mampu berinovasi seperti Tgk. Munirwan, bukan sebaliknya memenjarakan geuchik.
Untuk itu, WALHI Aceh mendesak Plt Gubernur Aceh untuk segera mencopot Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh serta meminta untuk mencabut laporannya di Polda Aceh sehingga Geuchik Tgk. Munirwan bisa bebas dari tuduhan yang penuh nuansa bisnis.
“Jikapun Plt. Gubernur Aceh tidak segera mengambil sikap tegas terkait kondisi ini, maka sudah saatnya masyarakat Aceh melayangkan mosi tidak percaya kepada Plt. Gubernur Aceh karena melalui tangan birokratnya telah memenjarakan fisik dan mental kreatifitas anak bangsa untuk berionovasi dalam mendukung Aceh Hebat. Dan WALHI Aceh siap menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan Geuchik Tgk. Munirwan di Polda Aceh” demikian Muhammad Nur. (Hidayat)
