UGP Takengon di Pintu Gerbang Penegerian

Analisaaceh.com, Takengon | Peralihan status penegerian Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mulai menggeliat. Semua pihak mulai menunjukkan keseriusan untuk peralihan status tersebut.

Tak ada kata tak mungkin, terlebih lagi, penegerian kampus itu masuk dalam janji Politik pasangan Shabela-Firdaus (Shafda) pada kontestasi politik beberapa tahun silam. Janji tersebut harus terealisasi hingga seratus persen sebelum jabatan pimpinan usai.

“Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon ‘Wajib’ Negeri pada tahun 2020, tanpa ada alasan apapun,” begitu permohonan mahasiswa Hidayat kepada seluruh pemangku kepentingan di Negeri berhawa sejuk itu.

Seluruh elemen masyarakat di daerah itu menginginkan Kampus Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon dengan segera beralih status menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Hal itu disebabkan, berdirinya Kampus UGP itu salah satu aspirasi seluruh lapisan masyarakat di Negeri berhawa sejuk itu melalui keputusan DPRD tingkat II Aceh Tengah nomor : 421/4/06/1984 tanggal 28 juli 1984. Pemerintah Daerah dan pihak Universitas serta pihak Yayasan terus berjuang hingga saat ini.

Hingga dimasa kepemimpinan Shabela-Firdaus (Shafda), status penegerian itu masih belum terealisasi, berbagai cara pun dilakukan supaya harapan masyarakat Aceh Tengah dapat terkabul. Bahkan, Bupati Shabela sempat membuat ‘ulah’ di Ibu Kota Jakarta saat hendak bertemu Presiden Joko Widodo.

“Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar, sempat mengeluarkan kata-kata politis yang membuat audien terkejut mendengar pernyataanya, “Kami Aceh Tengah tidak minta merdeka, kami hanya minta negerikan Universitas Gajah Putih,” kata anggota pengembangan kawasan Gayo-Alas dan GAMIFest Kemenko PMK Yusradi Usman Al-Gayoni, menceritakan perjalanan Bupati di Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Aceh Tengah dalam pertemuan Bupati se-Indonesia di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo. Bahkan Shabela turut menarik kembali Kopi Arabika Gayo sebagai oleh oleh yang telah diberikan saat itu.

Sebelumnya Presiden bertanya kepada seluruh kepala daerah dan Aceh Tengah mengusulkan penegerian UGP Takengon. Jokowi menyampaikan kepada Bupati Shabela UGP Takengon sudah sangat lama tidak dinegerikan.

“Presiden meminta Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Mensetneg-RI) Pratikno pada saat itu untuk mencatat pernyataan Presiden, kini janji yang dilontarkan itu harus ditagih kembali” jelas Yusradi.

“Banyak polemik yang bermunculan dalam hal Penegerian Universitas Gajah Putih dari tahun ke tahun, mulai dari luas lahan kampus, kepemilikan lahan yang semrawut, hingga yang terakhir tindak lanjut surat Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tertanggal 13 Agustus 2018 yang tembusannya ada disampaikan Pemerintah Aceh Tengah,” kata Bupati Shabela.

Dimasa Shabela Abubakar upaya peralihan status menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terus bergulir, sebelumnya sempat dibentuk tim percepatan penegerian UGP Takengon, mengingat, keberadaan kampus itu telah eksis lebih dari 30 tahun silam, tentunya hal itu menjadi suatu alasan yang sangat kuat untuk terus diperjuangkan.

Sebelumnya Pemerintah Aceh Tengah turut menyurati Presiden dengan nomor :180/161/hkm, perihal permohonan audiensi yang bertujuan untuk percepatan penegerian UGP Takengon tertanggal 12 Januari 2019 yang lalu.

Selanjutnya balasan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, dengan surat nomor : b-122/m-sesne/d-2/hl.02.2/01/2019 tanggal 30 Januari 2019. Surat itu ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Badan Riset Inovasi Nasional Republik Indonesia, tembusannya antara lain ditujukkan kepada Bupati Aceh Tengah. Isinya, memerintahkan Menristekdikti melakukan audiensi dengan Shabela Abubakar mewakili Presiden Jokowi.

“Merespon arahan Presiden, kami menyurati Menristekdikti, perihal permohonan audiensi terkait penegerian Universitas Gajah Putih Takengon yang dilaksanakan pada 6 Maret 2019 yang lalu, menjelang audiensi, tiba-tiba Menristekdikti ada kegiatan lain, sehingga audiensi tersebut diwakilkan kepada Dirjen kelembagaan Iptek Dikti Dr. Ir. Patdono suwignjo, M.Eng, Sc didampingi bapak Marwan,” papar Shabela.

Audiensi itu dilakukan di ruang kerja Dirjen kelembagaan Iptek Dikti, namun pada saat itu jumlah peserta dibatasi, sehingga Shabela memaksa agar seluruh tim percepatan penegerian UGP Takengon yang berjumlah 12 orang diperkenankan ikut dalam audiensi itu.

“Kami sampaikan harapan masyarakat kabupaten Aceh Tengah terhadap percepatan penegerian UGP, hal itu merupakan janji Presiden Joko Widodo yang pernah terlontar pada saat peresmian Bandar Udara Rembele pada 3 maret 2016 yang lalu di Kabupaten Bener Meriah. Namun kami beserta tim percepatan penegerian Gajah Putih Takengon merasa kecewa pada saat audiensi bersama Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti,” paparnya.

Pada saat itu kata Bupati, pihaknya lebih banyak mendengarkan arahan dari Dirjen bukan masalah percepatan penegrian UGP Takengon, melainkan lebih banyak berbicara tentang politeknik.

“Dirjen tidak serius menanggapi usulan penegerian Gajah Putih, kami beserta tim percepatan UGP Takengon menyerahkan dokumen pendirian, namun tidak diterima dengan alasan sudah ada, padahal dokumen yang kami serahkan sudah disempurnakan dan lebih lengkap. Dengan demikian tidak ada respon baik terhadap proses percepatan penegerian UGP dari Menristekdikti melalui Dirjen kelembagaan Iptek Dikti,” kenang Bupati.

Lebih lanjut, pada 21 maret 2019 pihaknya bersama Plt. Gubernur Aceh dan Ketua DPRK Aceh Tengah bertemu dengan Presiden RI, Ir. Joko Widodo di Istana Negara. Pihaknya menyampaikan satu permohonan terkait penegerian UGP Takengon. Mendengar hal itu kata Bupati, Presiden malah terkejut dan bertanya, “bukannya sudah dinegerikan?,” jawab Presiden dengan nada penuh tanya.

“Selanjutnya Presiden segera menyanggupi dan akan segera ditindaklanjuti permohonan itu. Pertemuan tersebut juga disaksikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertanahan dan Agraria Sofyan Djalil, serta beberapa Bupati/Walikota di Provinsi Aceh. Ini menjadi titik terang mengingat presiden sudah menyanggupi,” terangnya.

Menindaklanjuti hal itu, pihaknya kembali mencoba bertemu dan memohon audiensi bersama Menteri Sekretaris Negara RI melalui surat Bupati Aceh Tengah nomor : 503/2554/humas tanggal 31 juli 2019. mengingat ia Mensesneg RI mendengar dan mendapat perintah dari Presiden pada pertemuan tersebut untuk menyampaikan Penegerian UGP Takengon kepada Menristekdikti. Namun hingga saat ini belum juga ada respon terkait jadwal pertemuan tersebut.

“Artinya, kita hanya menunggu realisasi janji Presiden Joko Widodo, dalam waktu dekat apabila tidak juga dikabulkan dan diabaikan, apabila perlu kita menghadap bersama ke Ibu Kota menuntut penegrian UGP, jika tidak juga dikabulkan kita gelar aksi di Ibu Kota,” kata Shabela menjawab keluhan aksi di Gedung DPRK Aceh Tengah beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Bupati sebagai bentuk keseriusanya terhadap penegerian UGP Takengon, semua hal telah dilakukan, dan kini Shabela akan membentuk tim kecil percepatan penegerian dengan melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa UGP Takengon, sehingga mahasiswa mengetahui bagaimana ruwetnya permainan di Ibu Kota.

“Jika perlu kita lakukan lobi-lobi politik dengan Wakil Bupati Aceh Tengah Firdaus selaku Ketua Partai PDI Perjuangan dan Ketua DPRK Arwin Mega selaku Politisi PDI Perjuangan untuk menjembatani bertemu langsung dengan Presiden sehingga lebih cepat,” kata Shabela Abubakar.

Rektor Universitas Gajah Putih Takengon Amiruddin menyebut, secara administrasi, telah layak beralih status menjadi Negeri, sebanyak 10 program studi telah berjalan, bahkan satu-satunya prodi yang ada di Asia Tenggara pengelolaan perkebunan Kopi hanya ada di UGP Takengon dibawah Fakultas Pertanian dan telah tercatat sebanyak 30 calon mahasiswa mendaftar.

Hingga saat ini jumlah mahasiswa tercatat sebanyak 1100 orang, sedangkan mahasiswa baru tercatat sebanyak 270 orang, sedangkan untuk jumlah dosen 68 orang dari berbagai disiplin ilmu. Bahkan dalam waktu dekat Alumni Universitas Gajah Putih akan direkrut menjadi dosen pangampu mata kuliah.

“Secara administrasi sudah lengkap, pelepasan asset sudah, akuntan publik, pernyataan dari karyawan tidak menuntut, lahan 30 hektar sudah terpenuhi bahkan telah diserahkan ke pusat, tinggal politik dan lobi, penegerian itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, perlu kesabaran, jika telah bertemu Presiden penegerian ini akan terealisasi, artinya UGP Takengon kini telah berada dipintu gerbang penegerian, kita do’akan bersama 2020 ini Negeri ” kata Rektor Drs. Amiruddin. MM.

Begitupun Wakil Ketua Komisi D Anggota DPRK Aceh Tengah yang menangani bidang pendidikan di Negri berhawa sejuk itu, mendukung penuh upaya penegerian Universitas Gajah Putih Takengon.

“Kami turut akan melakukan lobi-lobi di Ibu Kota, pembentukan tim kecil Penegerian UGP untuk segera dilaksanakan, begitupun syarat-syarat penegerian untuk dilengkapi kembali untuk dibahas dan diserahkan langsung ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara,” kata politisi Partai Gerindra Januar Efendi.

Sementara itu Alumni UGP Takengon Salman meminta, keseriusan semua pihak untuk penegerian UGP Takengon tidak hanya sebatas seremonial belaka, butuh kerja nyata, kerja ekstra sehingga peralihan status itu dapat terealisasi.

“Sudahkah dokumen penegerian UGP Takengon itu dilengkapi, meski sudah cukup syarat, jika tidak dilengkapi percuma, untuk itu dilengkapi terlebih dahulu dokumen penegerian itu,” kata pria yang kerap disapa Salman Fisipol itu.

Begitupun Ketua DPRK Aceh Tengah, beberapa hari yang lalu ia mengaku komitmen mengawal percepatan penegerian UGP Takengon hingga ke Ibu Kota bersama pihak eksekutif. Lobi-lobi penegerian itu kata Politisi Partai PDI Perjuangan itu akan dilakukan lewat jalur Partai.

“Semua pihak harus serius untuk penegerian Kampus UGP Takengon, kami akan komit membantu Bupati dalam penegerian ini,” terang Arwin Mega.

Penegerian itu tinggal selangkah lagi, keseriusan semua pihak dipertaruhkan dalam hal peralihan status PTS menjadi PTN. Tim kecil yang akan dibentuk harus kerja ekstra, dokumen penegerian akan disusun ulang dan pihak terkait akan terbang ke Jakarta untuk bertemu langsung menagih janji Presiden Joko Widodo.

“Do’a bersama, UGP Takengon du pintu Gerbang Penegrian, 2020 upaya itu mudah-mudahan terealisasi” kata penutup Shabela saat menggelar diskusi di Aula Kampus UGP Pegasing Takengon beberapa hari yang lalu.