Analisaaceh, com, Lhoksukon | Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf mendukung penuh upaya warga lingkungan PT PIM mendapatkan pekerjaan pembongkaran scrap eks PT AAF yang sedang dikerjakan PT Kirana Saiyo Perkasa.
“Saya mendukung langkah warga setempat untuk mendapatkan pekerjaan. Karena memang harus diutamakan warga setempat” kata Fauzi Yusuf saat menerima kunjungan Koordinator Forum Bersama, Agussalim, di ruang kerja kantor Bupati Aceh Utara, di Landeng-Lhoksukon, Selasa siang (19/1/21).
Fauzi Yusuf juga tak ragu menyampaikan dukungannya, sebab tujuan gerakan tersebut sangat baik untuk kepentingan warga lingkungan.
“Selama untuk kemaslahatan warga sekitar, saya dukung. Apalagi kawan-kawan dari media utamanya PPWI juga ikut mendampingi” kata Kader Partai Aceh tersebut.
Sebelumnya, forum bersama warga lingkungan PT PIM menuntut kerjasama pekerjaan transportasi (tracking) dan pekerjaan bongkar muat (PBM) pada proyek pembongkaran scrap di komplek eks PT AAF.
Forbes yang beranggotakan Persatuan Mantan Napi Dewantara, Ikatan Keluarga Besar (IKBA) Gusuran eks AAF dan perwakilan pemuda Blang Naleung Mameh serta didukung PPWI Lhokseumawe sebelumnya telah menunjuk tokoh muda warga lingkungan, Agussalim sebagai koordinator.
Koordinator bertugas menjembatani pengaduan masyarakat lingkungan perusahaan kepada pejabat daerah dan stake holder. Koordinator juga bertugas mengawasi anggota yang bernaung di bawah forum, agar tidak menghambat pembangunan, serta tidak melakukan tindakan melawan hukum.
Agussalim kepada awak media menyebut pihaknya mengapresiasi respon positif Wakil Bupati Aceh Utara. Agus menerangkan saat ini timnya sedang membangun komunikasi serta melakukan loby-loby ke pihak rekanan terkait. Termasuk pihaknya akan menemui Ketua DPRK Aceh Utara dalam waktu dekat.
“Seminggu lalu kami sudah mengajukan kerjasama dengan dilengkapi profil perusahaan yg menjadi salah satu syarat untuk bisa bekerja. Jangankan diberikan pekerjaan, dimediasi aja tidak,” kata Agussalim.
Dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Aceh Utara, ketua forum bersama juga meminta kepada pemerintah daerah agar memantau kondisi di lapangan. Karena selama ini, pengusaha lokal yang membayar pajak perusahaan, akan tetapi yang menikmati cuma segelintir orang. “Itupun dari luar daerah kami” tegasnya.
Agussalim berharap kepada pemerintah daerah, sekaligus kepada PT PIM sebagai pemilik bangunan pabrik yang sedang dibongkar, jangan cuma bungkam terhadap permasalahan yang menguntungkan masyarakat.
“Minimal memediasi PT Kirana dengan pihak forum bersama supaya konflik sosial tidak terjadi di daerah kami. Atau jangan bangun lagi pabrik-pabrik lain di daerah kami. Karena efek dari limbah perusahaan sampai puluhan tahun kami rasakan” demikian Agussalim.
