YARA Desak Pemerintah Aceh Copot Kacabdin Abdya

Analisaaceh.com, Blangpidie | Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak Pemerintah Aceh segera mencopot Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Barat Daya (Abdya).

Desakan ini mencuat menyusul polemik berkepanjangan dalam pengelolaan pendidikan menengah di Abdya. YARA menilai kepemimpinan saat ini telah mencederai prinsip tata kelola, akuntabilitas publik, serta etika kepemimpinan pendidikan.

Ketua YARA Perwakilan Abdya, Suhaimi menegaskan bahwa sikap dan kinerja Kacabdin Pendidikan Aceh Wilayah Abdya tidak lagi layak dipertahankan. Hal ini diperparah dengan sikap bungkam sang pejabat di tengah sorotan dan kritik publik.

“Ketika pendidikan menjadi perhatian publik, diam bukan sikap netral. Diam justru merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab moral dan institusional,” tegas Suhaimi yang akrab disapa Shemi, Jum’at (6/2/2026).

Menurut Shemi, akumulasi persoalan yang terjadi saat ini menunjukkan adanya krisis kepemimpinan di sektor pendidikan menengah di Abdya. Padahal, sektor ini memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aceh dan Indonesia di masa depan.

Ia berpendapat, pendidikan menengah seharusnya menjadi ruang pembentukan karakter dan daya saing generasi muda. Namun, jika pimpinannya gagal membangun komunikasi serta transparansi, maka masa depan siswa yang menjadi taruhannya.

“Pendidikan menengah adalah ruang pembentukan karakter, nalar kritis dan daya saing generasi muda. Jika pemimpinnya gagal membangun kepercayaan publik, maka yang dikorbankan adalah masa depan anak-anak kita,” ucap Shemi.

YARA menilai Pemerintah Aceh tidak boleh memandang persoalan ini sebatas konflik personal atau polemik sesaat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dibaca sebagai indikator rapuhnya tata kelola pendidikan akibat penempatan pejabat yang tidak tepat. Ia menekankan, penempatan figur di sektor pendidikan haruslah berbasis integritas dan kompetensi.

“Penempatan pejabat pendidikan harus berbasis integritas, kompetensi dan keberanian melakukan pembenahan. Tanpa itu, pendidikan hanya akan menjadi urusan administrasi tanpa jiwa,” sebut Suhaimi.

Ia menegaskan, pencopotan Kacabdin Abdya bukan bentuk hukuman personal, melainkan langkah korektif demi menyelamatkan sistem pendidikan. Pembiaran terhadap situasi yang ada justru berpotensi menormalisasi praktik kepemimpinan yang abai terhadap kontrol publik dan etika jabatan.

“Negara tidak boleh permisif terhadap kegagalan kepemimpinan pendidikan, sebab pendidikan adalah fondasi peradaban. Jika fondasi ini rapuh karena salah urus dan salah figur, kita sedang menyiapkan krisis jangka panjang,” terang Suhaimi.

Untuk itu, ucap Shemi, YARA mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) agar segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil keputusan tegas. Langkah ini dianggap krusial untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan pendidikan menengah di Abdya dikelola secara profesional, transparan dan berorientasi mutu.

“Pendidikan Aceh tidak boleh diwariskan dalam keadaan bermasalah. Ia harus diselamatkan sekarang,” pungkas Shemi.