329 WNI Masih di Iran, Pemerintah Aceh Terus Pantau Situasi

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI terkait perkembangan kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran dan kawasan Timur Tengah.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan hingga saat ini pihak Kemenlu belum menyampaikan klasifikasi WNI berdasarkan asal daerah, termasuk dari Aceh, baik yang berada di Iran maupun negara Timur Tengah lainnya.

“Sampai saat ini pihak Kemenlu belum menyampaikan klasifikasi WNI menurut asal daerah masing-masing termasuk Aceh, baik yang berada di Iran maupun kawasan Timur Tengah lainnya,” ujar Muhammad MTA, Minggu (8/3/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang telah disampaikan Kemenlu kepada publik, terdapat sekitar 329 WNI yang saat ini berada di Iran. Sebagian besar dari mereka merupakan mahasiswa dan pelajar yang tinggal di Kota Qom dan Teheran.

“Secara khusus pihak Kemenlu RI telah menyampaikan informasi ke publik bahwa ada sekitar 329 WNI berada di Iran, yang didominasi oleh mahasiswa dan pelajar yang tinggal di Kota Qom dan Teheran,” katanya.

Menurutnya, sejak Jumat (6/3) pemerintah Indonesia melalui Kemenlu telah mulai melakukan proses evakuasi terhadap WNI dari Iran. Pada tahap pertama, sebanyak 32 orang berhasil dievakuasi melalui Azerbaijan.

“Evakuasi tahap pertama kemarin berjumlah 32 orang melalui Azerbaijan, dan evakuasi lanjutan masih terus dijalankan Pemerintah RI sesuai kondisi keamanan setempat,” ujarnya.

Sementara itu, kata dia, WNI yang berada di negara-negara Timur Tengah lainnya dipastikan dalam kondisi relatif aman. Pemerintah setempat juga telah mengeluarkan imbauan kepada warga, termasuk warga asing, untuk membatasi aktivitas di luar rumah.

“WNI di negara-negara Timur Tengah lainnya dipastikan cenderung aman. Pemerintah setempat juga telah mengeluarkan maklumat kepada warga termasuk warga asing untuk tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan, atas pertimbangan keamanan,” kata Muhammad.

Ia menambahkan, Pemerintah Aceh melalui BPPA di Jakarta akan terus memantau perkembangan situasi serta berkoordinasi dengan Kemenlu RI.

“Saat ini Pemerintah Aceh melalui BPPA di Jakarta terus melakukan koordinasi dengan pihak Kemenlu terkait perkembangan ini. Nantinya jika ada informasi terbaru terkait hal ini akan segera kami sampaikan kepada teman-teman media,” pungkasnya.