Analisaaceh.com, Blangpidie | SDM PKH Aceh Barat Daya (Abdya) lakukan audiensi atau rapat dengar pendapat bersama Komisi D DPRK Abdya di ruang rapat Kantor DPRK setempat, Senin (10/02/2020).
Pada rapat dengar pendapat tersebut turut berhadir Ketua Komisi D Bidang Sosial, Ikhsan dan beberapa anggota, Ketua dan anggota Komisi B, H. Munir H. Ubit dan Syarkawi, anggota Komisi A, Julinardi, anggota Banggar DPRK yakni Agusri Samhadi, Anton Sumarno dan Hamdani JB. Selain itu juga hadir dari Dinas Sosial Ikhwansyah dan Kepala Bappeda Abdya Firmansyah, ST
Korkab PKH Abdya, Indra Pratama mengapreasi atas kegiatan audiensi yang diselenggarakan oleh panitia sekretariat dewan dan seluruh anggota legislatif Komisi D.
“Terima kasih banyak atas tanggapan positif baik dari pihak Legislatif juga Eksekutif dalam menyikapi persoalan para SDM PKH Abdya di lapangan, juga berterima kasih atas segala bentuk masukan yang sifatnya membangun,” ujarnya.
Dirinya berharap kegiatan itu tidak hanya sekali, melainkan terus berlanjut, baik dalam format capaian maupun evaluasi pelaksanaan kegiatan.
“Dengan harapan mampu menghasilkan sebuah point-point penting dalam menyikapi segala bentuk persoalan maupun permasalahan yg ada dilapangan, khususnya permasalahan yang langsung dialami oleh para pendamping PKH di lapangan,” ungkap Indra.
Dirinya menjelaskan, sinergisitas program dalam penurunan angka kemiskinan atau ketimpangan sosial yang ada di daerah, bisa diintervensikan langsung kepada seluruh para KPM PKH, agar bisa meningkatkan pendapatan juga mendorong perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga terlepas dari status miskin atau tidak mampu, termasuk juga faktor pendukung lainnya seperti kesejahteraan para petugas PKH, baik dari Korkab, pendamping dan APD.
“Baik dalam bentuk dukungan operasional kerja, maupun media pendukung lainnya seperti sarana maupun prasarana dalam bekerja dilapangan, sehingga harapan dan tujuan pemerintah pusat dalam targeting penurunan angka kemiskinan di daerah bisa semakin lebih efektif dan lebih optimal,” jelas Indra Pratama.
Anggota Komisi D Muslim S.Pd menyampaikan bahwa, pihaknya berharap agar proses yang berjalan agar benar-benar diperhatikan, termasuk salah satunya adalah tingkat keakuratan datanya seperti validasi PKH di lapangan, agar dilakukan langsung pintu ke pintu, lihat langsung ke lokasi, dan jangan menerima data cukup dari meja saja.
Hal senada juga disampaikan Agusri Samhadi selaku anggota komisi D yang juga merangkap sebagai tim Badan Anggaran (Banggar) DPRK, bahwa ia berharap agar jumlah masyarakat yang graduasi sejahtera lebih ditingkatkan lagi tidak terbatas sejumlah 20 orang saja untuk tahun ini, namun akan terus naik dari tahun ke tahun.
“Kita sangat berharap dengan kehadiran PKH, bahwa di sinilah perlunya kita saling bersinergi dan bekerja sama, tentunya sebagaimana tuntutan teman-teman PKH, seperti dukungan sarana dan prasarana akan kami coba fasilitasi oleh teman-teman di DPRK, juga bersama lembaga Eksekutif Pemeritah Daerah seperti Dinsos dan Bappeda, dengan menitik beratkan kepada teman-teman PKH agar memiliki target maksimal khususnya untuk para KPM yang sejahtera mandiri untuk semakin ditingkatkan jumlahnya dari tahun ke tahun, dan bagi kami, kalian adalah para pejuang bagi masyarakat miskin,” cetus Agusri.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRK Abdya, H. Munir H. Ubit turur mengapresiasi para anggota PKH yang sudah ikut menyuarakan dan menyampaikan segala permasalahannya selama ini. Dirinya meminta semua pihak untuk saling bekerja sama dan bahu membahu dalam pengentasan kemiskinan di Abdya.
“Ini moment yang baik, maka marilah kita saling bekerja sama, bahu membahu dan jangan ada yang saling menyalahkan satu sama lain, seperti halnya PKH menyalahkan Pemerintah, DPRK menyalahkan Pemerintah, nah untuk hal-hal itu jangan ada lagi,” pungkasnya.
