Analisaaceh.com, Banda Aceh | Sejumlah Elite Aceh terdiri dari pimpinan legislatif, eksekutif, partai politik dan lokal serta seluruh stakeholder di Aceh dijadwalkan akan bertemu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membahas pelaksaan Pilkada 2022.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin dalam rapat Koordinasi dan Penegasan Sikap Bersama Terkait Pelaksanaan Pilkada Aceh Serentak Tahun 2022 mengatakan, pihaknya akan segera mengatur jadwal pertemuan dengan Presiden RI, Joko Widodo jika memang semua pihak setuju akan langkah tersebut.
“Kalau memang semua setuju, baru kita bicarakan bagaimana mengenai waktu dan jadwalnya. Kami akan memastikan pertemuan itu bisa terjadi antara semua stakeholder yanag ada di Aceh dengan Presiden RI,” kata Dahlan di Gedung Utama DPR Aceh, Rabu (24/3/2021).
Selain itu, Dahlan juga meminta kepada perwakilan Pemerintah Aceh untuk menyampaikan kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah terkait rencana pertemuan dengan Presiden Jokowi.
“Ini bisa disampaikan kepada Bapak Gubernur Aceh bahwa ada kesepakatan kita pada siang hari ini, semua bersepakat bahwa kita akan bertemu dan menyampaikan kepada presiden RI terkait sesuai ketentuan dan norma yang ada di dalam UUPA tentang Pilkada Aceh 2022,” jelasnya.
Dengan adanya pertemuan itu Dahlan berharap, Presiden Jokowi, kegelisahan elite Aceh tentang Pilkada 2022 segera terselesaikan.
“Kegelisahan kita bersama dan juga kegelisahan teman-teman penyelenggara dari KIP juga segera terobati, termasuk langkah-langkah teknis taktis dan startegis menyangkut dengan upaya memastikan anggaran pilkada itu bisa segera dapat dibenarkan karena memang anggarannya tersedia,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, pimpinan partai nasional (parnas) dan partai lokal (parlok) di Aceh melakukan rapat rapat Koordinasi dan Penegasan Sikap Bersama Terkait Pelaksanaan Pilkada Aceh Serentak Tahun 2022 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Banda Aceh, Rabu (24/3).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dahlan Jamaluddin dan didampingi Wakil Ketua DPRA, Dalimi, Ketua Komisi I, M. Yunus, dan Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri.
Sementara itu, mewakili Gubernur Aceh, Kamaruddin Andalah, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik Pemerintah Aceh, serta seluruh Ketua dan Sekretaris Partai Nasional dan Partai lokal di Aceh. Dan sampai saat ini, rapat masih berlangsung.
