Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pemerintah Aceh mencatat total dana bantuan kebencanaan yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp32.404.958.400.
Dari jumlah tersebut, Rp26.774.964.200 telah disalurkan kepada kabupaten dan kota terdampak banjir dan tanah longsor.
Penyaluran bantuan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp8,8 miliar disalurkan kepada 18 kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah jiwa terdampak, pengungsi, dan status bencana.
Tahap kedua sebesar Rp17.974.964.200 disalurkan kepada 11 kabupaten/kota berdasarkan kondisi wilayah sulit transportasi, jumlah pengungsi, serta tujuan daerah pemberi bantuan.
Sementara itu, sisa bantuan keuangan sebesar Rp5.629.994.200 direncanakan akan dianggarkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.
Selain bantuan keuangan, Pemerintah Aceh juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp80.973.612.274, termasuk bantuan Presiden sebesar Rp20 miliar.
Dari total tersebut, Rp71.490.612.745 telah dicairkan kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang terlibat dalam penanganan darurat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan penggunaan BTT didominasi untuk bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana.
“Belanja BTT sebagian besar digunakan untuk logistik korban bencana, termasuk penyaluran bantuan oleh Dinas Sosial ke daerah terdampak,” kata Muhammad MTA.
Ia menyebutkan, sekitar Rp21.272.642.507 dari anggaran BTT dikembalikan ke kas daerah karena keterbatasan waktu dan efektivitas pelaksanaan di lapangan, dan akan kembali dibelanjakan pada tahun anggaran 2026.
Dana BTT juga digunakan untuk penanganan darurat infrastruktur seperti akses jalan, sungai, dan jembatan, serta operasional relawan selama masa tanggap darurat bencana.
