Analisaaceh.com, Blangpidie | Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Zaman Akli menegaskan bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2027 harus berorientasi pada hasil nyata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Zaman Akli saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Abdya tahun 2027, yang berlangsung di Aula Tgk Dikila Kantor Bapperida Abdya, Rabu (15/4/2026).
Musrenbang RKPD Kabupaten Abdya tahun 2027 ini mengangkat tema ‘Peningkatan Infrastruktur Pendukung, Pemberdayaan Masyarakat, Produktivitas Sektor Unggulan Berbasis Teknologi, serta Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berkualitas dan Berkeadilan’.
Zaman Akli mengatakan, forum Musrenbang bukan agenda rutin tahunan, melainkan ruang strategi untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan serta kemampuan fiskal daerah.
“Musrenbang hari ini ini adalah panggung kita untuk memastikan setiap usulan masyarakat benar-benar menjadi penggerak utama dalam pencapaian visi pembangunan daerah,” kata Zaman Akli.
Akli menjelaskan, arah pembangunan daerah telah ditetapkan secara bertahap hingga 2029 sesuai amanat Qanun Nomor 11 Tahun 2025. Oleh karena itu, penyusunan RKPD harus mengedepankan prinsip prioritas, kualitas, dan manfaat.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan dampak konkret, seperti pembangunan jalan yang mempermudah akses petani ke pasar serta program pertanian dan perikanan yang mampu meningkatkan nilai tambah melalui teknologi.
“Pastikan setiap rupiah anggaran berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, sebut Akli, Pemkab Abdya menetapkan empat fokus utama pembangunan tahun 2027, yakni peningkatan infrastruktur pendukung, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas sektor unggulan berbasis teknologi, serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berkeadilan.
Lebih lanjut, kata Akli, dalam visi dan misi kepala daerah terdapat 51 kegiatan aksi nyata yang ditargetkan rampung dalam lima tahun kepemimpinan.
“Pada tahun 2027, Pemkab Abdya akan menyelesaikan beberapa proyek strategis, di antaranya pembangunan Pasar Modern dan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai wujud nyata peningkatan kualitas layanan dan pusat ekonomi masyarakat Abdya,” ucapnya.
Selain itu, tambahnya, pemerintah daerah tetap melanjutkan sejumlah program unggulan, seperti pengembangan kopi, pemberian beasiswa, Dokter Saweu Gampong, Program Peukong Agama, Program Pemberdayaan UMKM untuk Naik kelas melalui fasilitas Nomor Induk Berusaha (NIB) bantuan hibah dan sosial kemasyarakatan, pengembangan infrastruktur terintegrasi, serta program sajan petani dan nelayan.
Disisi lain, kata Akli, pemerintah daerah juga terus berupaya mengoptimalkan sumber pendanaan dari APBN, sebagaimana capaian yang telah diraih pada tahun 2025.
“Tahun 2027 juga menjadi momentum penting karena Abdya dipercaya sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Aceh ke-38. Ini membutuhkan dukungan semua pihak agar kita sukses sebagai penyelenggara maupun dalam meraih prestasi,” ujarnya.
Akli juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan ke depan, seperti penurunan angka stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta pengendalian inflasi daerah yang membutuhkan kerja sama lintas sektor.
Zaman Akli juga meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dan memastikan setiap rencana kerja tetap sejalan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Akli berharap dukungan Pemerintah Aceh, khususnya Bappeda Provinsi, agar berbagai usulan strategis dari Kabupaten Aceh Barat Daya dapat diakomodasi dalam APBA maupun Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2027.
“Keberhasilan pembangunan Abdya sangat bergantung pada sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat,” ungkap Zaman Akli.
Sebelumnya, Kepala Bapperida Abdya, Sufrinaldi menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD dilaksanakan berdasarkan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Ia menjelaskan, forum ini bertujuan untuk menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan, sekaligus menyelaraskan program daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional.
“Proses perencanaan tahun ini menuntut kita untuk bekerja lebih tajam dan berbasis data. Seluruh usulan telah ditelaah yang masuk ke dalam sistem perencanaan daerah,” katanya.
Untuk sektor Insfratruktur, sebut Sufrinaldi, terdapat usulan prioritas seperti sektor konektivitas jalan dan jembatan, serta usulan pada bidang pengairan, Irigasi, hingga mitigasi dan pengamanan pantai.
“Seluruh usulan tersebut telah dimasukkan ke dalam kamus usulan aspirasi tahun 2027 melalui aplikasi SIPD RI,” terangnya.
Ia menyebutkan, Bapperida berkewajiban melakukan pembinaan dan pengendalian agar setiap program memiliki sinergitas dan harmonisasi. Penyelesaian isu prioritas seperti penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, dan inflasi wajib dilakukan secara konvergensi.
“Bapperida akan melakukan pembinaan dan evaluasi ketat terhadap rencana kerja (Renja) setiap SKPK. Kami pastikan tidak ada lagi yang bekerja secara sektoral agar sinkronisasi pembagunan dari pusat Hinga ke daerah tetap terjaga. Kemudian, semua intervensi harus saling terhubung agar dampaknya terasa langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, dokumen hasil Musrenbang ini akan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun 2027, sekaligus acuan dalam memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran dan terukur.
“Dokumen dan kesepakatan yang kita hasilkan hari ini akan menjadi landasan bagi penganggaran tahun depan,” pungkasnya.
