Analisaaceh.com, Banda Aceh | Panitia Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Aceh mencatat hingga hari terakhir pendaftaran, Selasa (11/8/2026), terdapat dua bakal calon yang resmi mendaftarkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Aceh.
Ketua Steering Committee (SC) Musda DPD Partai Demokrat Aceh, Dalimi, mengatakan pendaftaran dibuka sejak 5 Agustus dan ditutup pada 11 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB.
“Kita sudah membuat pengumuman membuka pendaftaran itu dimulai pada tanggal 5 dan ditutup pada tanggal 11. Artinya hari ini hari terakhir sampai jam 11.59. Sampai hari ini baru dua bakal calon ketua mendaftar,” ujar Dalimi.
Ia menyebutkan bakal calon pertama yang mendaftar adalah Nurdiansyah Alasta, disusul Sayuti Abubakar yang menyerahkan berkas pendaftaran pada hari terakhir.
“Kemarin sekitar jam setengah empat sore Saudara Nurdiansyah Alasta mendaftar. Dan hari ini, seperti adik-adik lihat, Pak Sayuti juga ikut mendaftar. Masing-masing membawa dukungan dari DPC-DPC,” katanya.
Dalimi menjelaskan, dalam Musda nanti terdapat 26 hak suara, yang terdiri dari 23 DPC Partai Demokrat kabupaten/kota, satu suara Ketua DPD, satu suara Ketua Umum DPP Partai Demokrat, serta satu suara organisasi sayap apabila memberikan dukungan.
“Hak suara itu 23 DPC, ditambah Ketua DPD, ditambah Ketua Umum yang di Jakarta. Kalau organisasi sayap ada, totalnya 26. Tapi sampai hari ini saya belum melihat ada dukungan dari organisasi sayap,” jelasnya.
Ia menegaskan, penentuan Ketua DPD Partai Demokrat Aceh tetap menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
“Penentuan Ketua DPD ini ditentukan oleh Jakarta. Jadi kita di sini hanya menerima pendaftaran dan mengikuti aturan dari DPP,” ungkapnya.
Menurut Dalimi, Musyawarah Daerah DPD Partai Demokrat Aceh direncanakan berlangsung pada 18 Agustus 2026. Namun, undangan kepada seluruh DPC akan dikirim setelah panitia memperoleh persetujuan dari DPP.
“Musda direncanakan tanggal 18, tetapi kita belum mengirimkan undangan kepada DPC-DPC. Mungkin dalam dua sampai tiga hari ini setelah mendapat persetujuan dari Jakarta, baru kita kirim undangan,” tutupnya.
