Analisaaceh.com, Blangpidie | Nelayan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terpaksa patungan untuk membiayai pengerukan kolam labuh Pelabuhan Ujung Serangga, Kecamatan Susoh. Pendangkalan yang berlangsung puluhan tahun itu belum tertangani secara tuntas.
Ketua Kelompok Masyarakat Nelayan setempat, Safrizal mengatakan, pengerukan dengan alat berat ekskavator semula hanya direncanakan empat hari, menyesuaikan dana yang tersedia. Namun, setelah mengevaluasi progres pekerjaan di lapangan, durasi pengerukan ditambah dua hari.
“Awalnya pengerukan hanya bisa dilakukan selama empat hari sesuai dana yang tersedia. Namun, setelah kami evaluasi progres pekerjaan di lapangan, pengerukan bisa ditambah dua hari lagi,” kata Safrizal kepada wartawan, Senin, (12/10/2026).
Penambahan waktu itu diharapkan dapat mengoptimalkan pekerjaan dengan anggaran swadaya yang terbatas.
Dalam kesempatan yang sama, Panglima Laot Abdya, T. Indra Kusuma mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera mengambil langkah konkret untuk penyelesaian persoalan tersebut.
“Pengerukan kolam labuh tidak seharusnya terus bergantung pada iuran para nelayan dan dibebankan kepada nelayan,” ujar Achek Muntir—sapaan akrab T. Indra Kusuma.
Achek Muntir menilai perhatian terhadap Pelabuhan Ujung Serangga masih minim sejak pemecah gelombang atau breakwater dan jetty dibangun belasan tahun lalu.
Ia meminta Pemerintah Aceh, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh segera mengambil langkah konkret dan mengupayakan penanganan permanen terhadap kolam labuh Pelabuhan Ujung Serangga agar pendangkalan tidak terus menjadi beban nelayan.
Achek Muntir juga mendesak dua anggota DPRA asal Abdya, Romi Syah Putra dari Partai Demokrat dan Usman IA dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memperjuangkan kebutuhan nelayan di parlemen Aceh, termasuk mengupayakan dukungan anggaran. Meski tidak bertugas di komisi yang membidangi kelautan dan perikanan, keduanya dinilai dapat menyalurkan aspirasi melalui partai masing-masing.
“Walaupun mungkin penempatan mereka bukan di komisi yang bersentuhan langsung dengan kelautan dan perikanan, setidaknya aspirasi kami bisa dititipkan kepada partai mereka sehingga dapat diperjuangkan di Banggar Provinsi Aceh,” ucap Achek.
Sementara itu, Koordinator Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Serangga Susoh, Kayyis Afif Mussawir mengatakan, penanganan pendangkalan masih menjadi prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala pelaksanaan.
“Pemerintah Aceh tentunya terus berusaha melakukan optimalisasi, tetapi memang terkendala persoalan anggaran yang belum tersedia. Namun, permasalahan ini tetap menjadi prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh,” ungkap Kayyis.
