APEKSI Wilayah I Sampaikan 24 Rekomendasi, Soroti Fiskal dan Bencana

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah I menyampaikan 24 poin rekomendasi kepada pemerintah pusat, yang mencakup isu fiskal daerah, kebencanaan, hingga pelayanan publik.

Ketua APEKSI Komisariat Wilayah I, Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan, daerah-daerah tidak boleh berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan, terutama saat terjadi bencana.

“Daerah-daerah yang terdampak bencana, intinya daerah-daerah di Indonesia ini tidak sendirian apabila terjadi permasalahan. Kita semua bisa saling membantu dan berkoordinasi,” ujarnya, saat konferensi pers di Muraya Hall, Banda Aceh, Senin (21/4/2026)

Ia menyebut, berbagai rekomendasi tersebut akan dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI untuk difinalisasi dan diperjuangkan bersama, termasuk menyangkut kondisi keuangan daerah.

Menurutnya, salah satu isu yang mengemuka adalah komposisi belanja pegawai daerah yang dibatasi, sehingga perlu solusi bersama dengan pemerintah pusat.

“Ini akan kita sampaikan di Rakernas agar menjadi final dan bisa diperjuangkan. Termasuk bagaimana mencari solusi terkait kondisi keuangan daerah,” katanya.

Selain itu, APEKSI juga menyoroti pentingnya keadilan dalam sektor pendidikan, termasuk bagi tenaga honorer, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, kondisi fiskal daerah masih menjadi tantangan, termasuk di Banda Aceh.

“Fiskal Kota Banda Aceh bukan termasuk yang besar. Tapi kita terus berjuang agar fiskal kita lebih baik dan penggunaannya lebih terjaga,” ujarnya.

Ia menyoroti persoalan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diharapkan dapat ditanggung pemerintah pusat agar tidak membebani keuangan daerah.

“Kalau ini bisa diterima, maka fiskal daerah bisa lebih stabil. Karena saat ini belanja pegawai sudah di atas 90 persen, ini tentu tidak sehat,” katanya.

Illiza juga menekankan pentingnya penguatan ketangguhan bencana di wilayah perkotaan, khususnya di Banda Aceh yang dinilai rawan.

“Kita terus membangun kota tangguh, mulai dari sistem peringatan dini banjir, pembentukan tim siaga bencana lintas OPD, hingga penguatan di gampong, pasar, masjid, dan rumah sakit,” ujarnya.

Menurutnya, upaya tersebut penting agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana serta mampu meminimalkan risiko yang ditimbulkan.

“Harapannya, masyarakat semakin cerdas dan tangguh, sehingga risiko bencana bisa ditekan,” pungkasnya.