Bupati Safaruddin Ancam Pidanakan Pelaku Mobil Siluman Pengisi Berulang BBM di SPBU

Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin mengambil langkah tegas untuk mengatasi persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat di tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut.

Kebijakan penting tersebut disampaikan Safaruddin saat memimpin rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forlopimda) serta para pengelola SPBU yang berlangsung di Ruang Oproom Kantor Bupati Abdya, Jumat (31/7/2026).

Rapat dadakan ini dilakukan menindaklanjuti gelombang keluhan masyarakat yang mengaku kesulitan memperoleh BBM, terutama solar subsidi dan pertalit akibat antrean kendaraan yang mengular hamopir setiap hari di SPBU Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, SPBU Susoh, dan SPBU Babahrot.

Dalam keterangannta, Safaruddin menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya akan segera menerapkan sistem prioritas pengisian BBM bagi kendaraan pelayanan publik dan sektor ekonomi esensial. Selain itu, pengawasan ketat juga diberlakukan terhadap kendaraan yang diduga menyalahgunakan alokasi BBM bersubsidi.

Menurutnya, salah satu penyebab antrean panjang diduga karena kuota BBM yang diberikan Pertamina untuk SPBU di Abdya masih terbatas. Oleh karena itu, Pemkab Abdya mendorong PT Pertamina agar menambah alokasi BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Persoalan utama adalah antrean panjang. Kemungkinan besar hal itu terjadi karena kuota BBM untuk Abdya masih terbatas. Oleh karena itu, kami berharap Pertamina dapat memberikan perhatian terhadap penambahan kouta BBM bagi Abdya agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, sehingga persoalan antrean panjang dapat segera teratasi,” kata Safaruddin kepada wartawan usai rapat.

Selain mengusulkan penambahan kouta, sebut Safaruddin, Pemkab Abdya juga menetapkan skema prioritas pengisian BBM bersubsidi untuk sejumlah kendaraan. Kendaraan tersebut meliputi truk angkutan barang berkapasitas 10 roda diprioritaskan dengan batas pengisian hingga Rp1 juta, sedangkan kendaraan cold diesel dibatasi maksimal Rp650 ribu.

Sementara itu, lanjutnya, kendaraan angkutan umum seperti Hiace dan L300 yang akan melakukan perjalanan juga mendapat prioritas dengan menunjukkan rute keberangkatannya kepada petugas SPBU.

Tidak hanya itu, sebut Safaruddin, kendaraan pelayanan publik seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, serta kendaraan pengangkut gas LPG juga akan didahulukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu akibat antrean panjang.

“Untuk mobil layanan umum dan bus angkutan umum, ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan pelayanan publik lainnya diberikan prioritas penuh dalam mengisi BBM hingga penuh (full tank) agar operasional pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan kehilangan waktu operasional. Kami ingin menciptakan sistem yang lebih tertib dalam kelancaran distribusi barang, mobiolitas masyarakat, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan, sehingga aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal meski pasokan BBM bersubsidi masih terbatas,” ucapnya.

Ia menilai antrean panjang tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu keselamatan pengemudi. Menurutnya, sopir angkutan umum yang terlalu lama mengantre berisiko mengalami kelelahan saat melanjutkan perjalanan sehingga dapat memicu kecelakaan lalu lintas.

“Kalau mereka terlalu lama mengantre kemudian tetap memaksakan perjalanan dalam kondisi lelah, tentu risikonya sangat besar. Keselamatan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah daerah,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab Abdya akan memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Untuk mnedukung kebijakan tersebut, pemerintah daearah akan menerbitkan surat edaran terkait kebijakan tersebut sebagai pedoman bagi seluruh SPBU.

Lebih lanjut, kata Safaruddin, pengawasan pelaksanaannya akan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
“Setiap pihak wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Pelanggaran terhadap kebijakan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku” ujarnya.

Di sisi lain, Safaruddin juga menanggapi laporan masyarakat mnegenai dugaan adanhya kendaraan berulang kali mengantre untuk memperoleh BBM bersubsidi atau yang dikenal sebagai “ mobil siluman”.

Menurutnya, praktik tersebut menjadi salah satu faktor yang memperparah antrean dan merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, Pemkab Abdya akan membentuk tim pengawas di setiap SPBU. Petugas akan melakukan pengawasan langsung terhadap kendaraan yang telah selesai mengisi BBM.

“Kalau nanti masih ditemukan kendaraan yang berulang kali mengisi BBM bersubsidi, kami akan membentuk tim pengawas di setiap SPBU. Jika terbukti melakukan pelanggaran, kasus tersebut akan langsung kami serahkan kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” terang Safaruddin.

Melalui kebijakan tersebut, Safaruddin berharap distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih tertib, pelayanan publik tetap terjaga, serta kebutuhan masyarakat terhadap BBM dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang setiap hari.

“Kami tidak akan membiarkan praktik yang merugikan masyarakat terus terjadi. Aturan ini agar distribusi BBM lebih tertib, adil, dan benar-benar masyarakat yang berhak menikmati,” pungkas Safaruddin.