Fakultas Kedokteran USK Gelar Aksi Prihatin Kebijakan Kemenkes

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Sejumlah guru besar dan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar aksi menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap masa depan pendidikan kedokteran di Indonesia. Aksi tersebut berlangsung di lingkungan Fakultas Kedokteran USK pada Selasa (20/5/2025) kemarin.

Guru Besar Fakultas Kedokteran USK, Prof. Kurnia, menyampaikan tuntutan agar pengelolaan pendidikan kedokteran dikembalikan seperti semula tanpa adanya intervensi pihak luar.

“Kami ingin kembali ke semula, tidak ada intervensi. Kami menuntut kebebasan akademik dan menginginkan pendidikan dokter kembali seperti sebelumnya tanpa campur tangan pemerintah. Pendidikan kedokteran yang dulu independen sekarang menjadi tidak independen,” papar Prof. Kurnia.

Dalam aksi tersebut, para akademisi menilai telah terjadi penyimpangan arah dalam tata kelola pendidikan dokter, khususnya terkait intervensi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dinilai telah melampaui kewenangannya.

Menurut pihak USK, pendidikan kedokteran seharusnya berada di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), bukan Kemenkes.

“Kementerian Kesehatan seharusnya fokus pada pelayanan kesehatan, bukan mengatur kurikulum atau membentuk kolegium sendiri. Pendidikan kedokteran adalah ranah akademik yang seharusnya dikelola oleh para ahli di bawah payung universitas dan kolegium yang independen,” tegas Prof. Kurnia.

Ia juga menegaskan kolegium sebagai lembaga pengarah standar kompetensi dan kurikulum harus bersifat independen, tidak berada di bawah kementerian mana pun, dan dijalankan oleh para pakar yang memahami dunia pendidikan kedokteran secara mendalam.

Dalam aksi tersebut, pihak USK juga menyuarakan kekhawatiran atas pembungkaman suara kritis dari para pendidik dan akademisi yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan kementerian tertentu.

“Kami mendesak dikembalikannya demokrasi akademik. Pendidikan dokter harus bebas dari tekanan politik dan birokrasi. Tujuannya adalah mencetak dokter yang beretika, bermoral, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” pungkas Prof. Kurnia.