Fraksi Abdya Meudaulat Desak Perusahaan Luar Wajib Punya NPWP Abdya

Analisaaceh.com, Blangpidie | Fraksi Abdya Mendaulat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) untuk mendorong perusahaan luar membuka Kantor Cabang dan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kabupaten berjuluk ‘Bumoe Breuh Sigupai’.

Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi Abdya Meudaulat Jasman, dalam pandangan umum rapat Paripurna Penutupan Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Gedung DPRK setempat, Selasa (21/10/2025).

Jasman mengatakan, dorongan bagi perusahaan luar yang beroperasi di Abdya membuka kantor cabang dan wajib memiliki NPWP Abdya bertujuan bertujuan meningkatkan dana bagi hasil untuk pemerintah Abdya.

“Kemudian, perlu juga kita tahu bahwa dorongan ini juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ditetapkan. Sehingga kedepan PAD Abdya semakin naik tidak seperti saat ini dari tahun ketahun malah menurun PAD nya,” kata Jasman.

Tak hanya soal peningkatan PAD, sebut Jasman, Fraksi Abdya Meudaulat juga meminta Bupati Abdya supaya mengingatkan seluruh pengelola Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bahan baku makanan wajib di beli dari pedagang lokal Abdya.

“Maka dari itu, kami juga menekankan Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) agar melakukan penyuluhan pemberdayaan dan sosialisasi kepada petani-petani kecil Abdya tentang bahan baku pangan hasil pertanian untuk kebutuhan pokok MBG. Dan jika perlu, dinas pertanian perlu membentuk wilayah komoditas hasil pertanian guna mencukupi hajatan besar MBG ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Jasman, mereka berharap kepada unsur Forkopimda Abdya untuk selalu bersabar melakukan pengawasan ketat sehingga program pemerintah pusat ini bisa berjalan sukses tanpa ada permasalahan di kemudian hari.

“Kami melihat program MBG ini kalau dikelola dengan baik, tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga sangat berdampak pada perekonomian masyarakat pribumi. Karena program ini bukan hanya memberikan makan gizi gratis kepada siswa melainkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami harap betul-betul untuk dapat dikelola dengan baik, higenis dan bebas dari patogen,” ungkap Jasman.