Gubernur Muzakir Manaf Tolak Kebijakan Pusat Pangkas Dana Transfer

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat yang akan memotong dana transfer ke daerah (TKD), termasuk untuk Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Muzakir Manaf usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Mualem menyampaikan seluruh kepala daerah sepakat meminta pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan pemotongan anggaran tersebut.

“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ungkap Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Muzakir Manaf menyampaikan bahwa kebijakan pemotongan dana transfer akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah dan pelaksanaan program prioritas di Aceh.

Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Aceh, alokasi transfer ke daerah tahun 2025 untuk Aceh mengalami pemangkasan sekitar 25% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara beberapa daerah lain bahkan mencapai 30–35%.

Gubernur Muzakir Manaf menilai bahwa kebijakan pemotongan tersebut tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil di daerah,” ujar Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf.

Mualem juga menegaskan, Pemerintah Aceh berkomitmen menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Ia berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang dialog dengan seluruh pemerintah daerah, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak justru menghambat pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Kami siap berdiskusi dan memberikan data kinerja keuangan Aceh secara terbuka. Namun, pemotongan bukanlah solusi. Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” tegas Muzakir Manaf.