Inspektorat Abdya Bimbing 43 Asesor OPD Soal SPIP

Analisaaceh.com, Blangpidie | Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dan penyusunan manajemen risiko bagi seluruh Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat tahun 2025

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam proses pengelolaan keuangan serta mencapai pengelolaan dan pelaporan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, juga dilakukan penataan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Selain itu, kegiatan ini juga sebagai upaya menjaga tata kelola pemerintahan tetap terkendali dan terawasi serta untuk mempertahankan SPIP level 3 yang setara dengan level pemerintah provinsi Aceh.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Abdya, Jum’at (17/10/2025) itu, diikuti oleh 43 peserta, terdiri dari 39 asesor OPD dan 4 asesor kabupaten. Pelaksanaan SPIP tahun ini mengangkat tema ‘Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dan Penyusunan Manajemen Resiko’

Inspektur pada Inspektorat Abdya, Hamdi mengatakan, pelaksanaan SPIP ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas pengawasan internal di masing-masing OPD.

“Kegiatan ini dilaksanakan selama sehari penuh. Selanjutnya, kami memberikan ruang kepada para asesor untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim pendamping yang telah kami siapkan. Tujuannya agar proses pengisian SPIP dan penyusunan dokumen resiko bisa berjalan lancar di OPD masing-masing,” kata Hamdi.

Hamdi menambah bahwa pihaknya menargetkan agar tingkat maturitas SPIP Abdya tetap berada di level tiga, sebagaimana yang telah dicapai pada tahun 2024. Level ini menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Maturitas SPIP Abdya saat ini setara dengan SPIP pemerintah Provinsi Aceh. Namun, kita harus bekerja lebih keras agar dapat meningkatkan skor SPIP dan MR tahun 2025. Kami berharap capaian ini dapat terus dipertahankan,” ucap Hamdi.

Hamdi menekankan bahwa SPIP tidak sekedar formalitas, tetapi menjadi alat penting dalam mendeteksi dini permasalahan, memperkuat pengendalian dan meningkatkan efektivitas pengawasan di lingkungan pemerintahan.

“SPIP ini harus menjadi proses berkesinambungan yang melibatkan semua unsur. Oleh karena itu, kami berharap peserta mengikuti kegiatan ini dengan serius,” tegasnya.

Lebih lanjut, sebut Hamdi, inspektorat Abdya akan tetap memberikan bimbingan teknis lanjutan untuk menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang oleh para asesor dalam proses pelaksanaan SPIP maupun penyusunan manajemen resiko di masing-masing OPD.

Menurutnya, SPIP berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“SPIP ini merupakan sistem pengendalian intern menyeluruh di lingkungan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, yang menjadi bagian dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Hamdi menjelaskan bahwa pelaksanaan SPIP juga merujuk pada peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa kepala daerah wajib menyelenggarakan pengendalian atas seluruh kegiatan pemerintahan.

“Hasil dari penilaian mandiri SPIP ini nantinya akan melewati proses penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di inspektorat Abdya. Selanjutnya, evaluasi akhir akan dilakukan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Aceh dan BPKP pusat. Tujuannya adalah memastikan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” ungkap Hamdi.