Jubir Sebut TAPA Sudah Cukup Wakili Pemerintah Aceh Dalam Pembahas Anggaran

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pemerintahan Aceh melalui Juru Bicara, Muhammad MTA menyatakan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang selalu hadir dalam setiap Undangan Pembahasan Anggaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sudah mewakili Gubernur Aceh.

“Artinya selaku Kepala Daerah, Gubernur selalu hadir dalam pembahasan anggaran dengan Tupoksi TAPA yg diketuai oleh Sekda,” Ujar  Muhammad MTA Rabu (1/11/2023).

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah Aceh tidak ingin berpolemik terhadap penundaan berkali-kali pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (R-APBA) 2024 oleh DPRA.

Sedangkan Dewan, katanya lagi, mempunyai Peraturan Perundang Undangan (PP) No. 12 Tahun 2018 seharusnya menjadi rujukan yg sangat fundamental dalam hal dinamika ini, dimana PP tersebut dengan sangat tegas telah dituangkan juga dalam Tata Tertib DPRA pada Pasal 17 ayat (3), bahwa Pembahasan Raqan APBA dilaksanakan oleh Badan Anggaran (Banggar) dan TAPA.

“Seharusnya Dewan menghormati TAPA dan Aturan yg ada terkait pembahasan anggaran ini,” ujarnya.

Dalam Pembahasan anggaran ini, pemerintah Aceh juga berharap dapat membedah dan membahas setiap program pembangunan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Pemerintah Aceh agar benar-benar sesuai dengan cita-cita yg diharapkan oleh seluruh rakyat Aceh.

“Tidak ada manfaat apa-apa bagi rakyat Aceh dengan membangun resistensi yg tidak ada manfaat ini, Gubernur berharap Dewan dan TAPA bisa membahas APBA 2024 ini secara baik dan cermat agar dapat disahkan tepat waktu,” katanya.

Sebelumnya, disampaikan DPRA bahwa setelah penyampaian nota keuangan dan rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun anggaran 2024 yang disampaikan oleh PJ Gubernur Aceh, DPRA telah mengundang tiga kali PJ Gubernur untuk duduk bersama dengan Badan Anggaran DPR Aceh namun undangan tersebut hanya dihadiri oleh Tim TAPA,” ujar wakil DPRA, Teuku Raja Keumangan saat konferensi pers pimpinan dan para ketua Fraksi DPRA di Sekretariat DPR Aceh Selasa (31/10/2023).

Padahal, menurut pihak DPRA, kehadiran PJ Gubernur sangat penting untuk dapat mengambil satu kesimpulan, terkait kebijakan strategis seperti anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Pekan Olahraga Nasional (PON) dan pelaksana Pemilihan Umum (Pemilu) yang hal ini tidak bisa dijawab oleh TAPa.