Kegiatan Distanbun di Aceh Utara jadi Sorotan Pansus DPRA Dapil 5

Analisaaceh.com, Lhoksukon — Tim pansus LHP BPK Dapil 5 DPRA menyorot realisasi kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) di Kabupaten Aceh Utara. Tim pansus memberi beberapa catatan kepada dinas teknis menyangkut pelaksanaan kegiatan, penyaluran bantuan hingga pengawasan.

Adapun kegiatan Distanbun pada APBA 2021 yakni pengadaan 360 ribu batang bibit kopi Arabika untuk tiga kelompok tani di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

Penerima bibit kopi arabika yakni Kelompok Tani Peusaboh Hate Rakan, Kelompok Tani Naggroe Ijo dan Kelompok Tani Sadar Wisata. Seluruh kelompok tani ini berada di Kecamatan Sawang.

Tim pansus mengkritisi kegiatan ini karena bibit kopi baru diterima kelompok petani pada bulan Januari 2021.

Hal ini dikatakan sekretaris tim Pansus Dapil 5, Armiyadi, SP, di Lhokseumawe, Minggu (15/8/21). Armiyadi mengatakan bibit kopi arabika disalurkan kepada petani setelah mati tahun anggaran.

“Pengadaan bibit kopi Arabika di Sawang sudah kita cek fisik barangnya ada. Akan tetapi menurut keterangan petani bibitnya baru sampai di bulan Januari. Ini kan tidak boleh sudah mati anggaran. Seharusnya diputus kontrak” kata politisi PKS ini.

Pengadaan bibit kopi Arabika dilaksanakan oleh dua perusaahan yakni CV Angga Pratama untuk 200 ribu bibit dengan anggaran Rp800 juta. Perusahaan kedua yakni CV Tapeu Makmue Nanggroe untuk 160 ribu bibit kopi dengan nilai kontrak Rp668 juta. Sedangkan perusahaan pendukung atau pihak penangkar bibit yakni CV Jaya Mikur yang beralamat di Kabupaten Bener Meriah.

Selain pengadaan bibit kopi, Armiyadi juga menyebut tim pansus menemukan penyaluran benih padi inbrida untuk petani di Kecamatan Meurah Mulia dan sekitarnya tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

“Benih padi ini dibagi rata ke setiap kepala keluarga bukan di bagi ke petani/pcpl. Ini dibagi rata  per sak ukuran 5 kilogram. Padahal jatah hitung kalau di bagi per kepala keluarag itu 9,2 kg” ujarnya.

Dengan perhitungan pihaknya juga terdapat selisih yang sangat besar antara jumlah benih
yang didistribusikan dengan pengadaan benih sesuai dokumen.

Tender pengadaan benih padi inbrida dimenangkan oleh CV Karomah Jaya Mandiri dengan nilai kontrak Rp339,5 juta dan CV Pertani Cabang Aceh dengan nilai kontrak Rp120,5 juta.

Demikian juga pengadaan pupuk jenis NPK yang disebut tidak sesuai dengan penyaluran di lapangan. Dimana untuk jenis pupuk juga dibagi rata per kepala keluarga, dimana tidak semua kepala keluarga bukan petani, tidak ada lahan yang juga mendapat jatah 5 kg pupuk NPK. Pengadaan pupuk NPK sebagai bagian pengadaan benih jagung.

“Seharusnya mereka mendapat jatah lebih kurang 27 kg pupuk NPK untuk semua kepala kelurga” ungkap alumni Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala ini.

Pengadaan pupuk NPK dilaksanakan oleh CV Saprotan Utama dengan nilai kontrak 980,5 juta  serta paket kedua oleh perusahaan yang sama dengan nilai kontrak Rp1,3 miliar.

Hal terakhir yang menjadi catatan pihaknya untuk Distanbun Aceh yakni pengadaan bibit jagung di Kecamatan Langkahan.

“Hasil yang kami dapatkan di lapangan itu cuma di dua desa yang dapat bibit jagung yaitu Desa Seureuke dan Leubok Pusaka di Kecamatan Langkahan. Sementara untuk kelompok tani di desa yang lain, bukti serahterima barang ada, tapi bibit dan pupuk tidak sampai ke pcplnya” ungkap Armiyadi.

Pengadaan benih jagung hibrida dikerjakan oleh PT Sadaya Karunia Nuansa dengan nilai kontrak Rp658,5 juta.

Pihaknya menyimpulkan, pada SKPA ini terlalu banyak persoalan diantaranya, pelaksanaan kegiatan terlambat, penyaluran tidak tepat sasaran hingga pengawasan longgar.