Analisaaceh.com, Banda Aceh | Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyoroti tantangan besar urbanisasi dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Tahun 2026 yang digelar di Banda Aceh, Senin (20/4).
Ia menegaskan pentingnya pembangunan kota dan desa yang seimbang agar lonjakan penduduk perkotaan tidak memicu persoalan baru.
Dalam forum bertema “Kota Tangguh, Fiskal Kuat, Kolaborasi Erat” itu, Tito menyebut sekitar 56 persen penduduk Indonesia kini tinggal di wilayah perkotaan, sementara 44 persen lainnya berada di desa. Kondisi ini, menurutnya, menuntut kebijakan pembangunan yang terintegrasi agar urbanisasi tetap terkendali.
Ia menekankan konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan tata ruang kota yang terencana. Kota yang nyaman, kata Tito, adalah kota dengan ruang hijau memadai, ramah bagi pejalan kaki, serta mampu menciptakan lingkungan sehat bagi masyarakat.
“Kota yang bagus adalah kota yang memiliki desain tata ruang yang baik, memperbanyak ruang hijau, dan ramah bagi pejalan kaki, karena itu akan menunjang kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Tito mengingatkan kepala daerah untuk menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi serta pemborosan anggaran. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah daerah juga diminta tetap fokus menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi guna melindungi daya beli masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, turut dilakukan penyerahan surat pernyataan kesediaan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kota Pematang Siantar kepada Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Bener Meriah sebagai bentuk dukungan bagi daerah terdampak bencana.
Usai agenda, Mendagri bersama Wakil Gubernur Aceh mengunjungi Masjid Raya Baiturrahman dan menyerahkan bantuan operasional berupa satu unit mobil Toyota Hiace untuk mendukung aktivitas pelayanan masjid.
