Plt Sekda Abdya Amrizal: RKPD 2027 Wajib Sentuh Kebutuhan Warga

Analisaaceh.com, Blangpidie | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bappeda setempat, Selasa (27/1/2026).

Acara yang menjadi langkah awal perencanaan pembangunan daerah tersebut dibuka langsung oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya Amrizal.

Dalam sambutannya, Amrizal menyampaikan bahwa FKP merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam menyusun RKPD tahun 2027. Forum ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan awal hingga menjadi dokumen RKPD yang final dan berkualitas.

Menurutnya, pelaksanaan FKP merupakan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang mewajibkan pemerintah daerah menjaring aspirasi masyarakat sejak tahap awal perencanaan. Dengan demikian, program pembangunan yang disusun dapat selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Pelaksanaan forum ini memiliki tujuan mendasar, mulai dari menghimpun aspirasi, menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kemampuan anggaran daerah, hingga mencapai konsensus bersama atas program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2027,” kata Amrizal.

Selain itu, sebut Amrizal, forum ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui proses perencanaan yang partisipatif.

Ia menjelaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD tahun 2027 yang mengacu pada visi pembangunan daerah, yakni ‘Aceh Barat Daya Maju, Masyarakat Sejahtera’. Visi tersebut dijabarkan dalam delapan misi utama, yakni Malem, Carong, Meusyuhu, Makmue, Adee, Jroh, Seujahtera, dan Meusaneut.

Selaras dengan misi tersebut, RKPD tahun 2027 mengangkat tema strategis mengenai ‘peningkatan insfratruktur pendukung, pemberdayaan masyarakat, produktivitas sektor unggulan berbasis teknologi, serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berkeadilan’.

Ia menegaskan bahwa prioritas utama pembangunan meliputi peningkatan infrastruktur pendukung konektivitas antarwilayah, pemberdayaan perempuan dan pemuda, modernisasi sektor pertanian dan perikanan berbasis teknologi, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui pendampingan UMKM dan wirausaha muda

“Prioritas kita adalah memperkuat konektivitas sentra produksi, modernisasi alsintan melalui misi Carong dan Seujahtera. Pemerintah juga berkomitmen memastikan pembangunan yang inklusif, di mana manfaat program benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, disabilitas, perempuan kepala keluarga hingga masyarakat terdampak bencana,” ucapnya.

“Kita ingin memastikan bahwa keadilan ekonomi hadir secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” tambahnya.

Amrizal juga menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar merancang program yang menyentuh kebutuhan rakyat, bukan sekadar rutinitas.

“Kami meminta seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif memberikan masukan yang konstruktif. Harapannya, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar menyusun program yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar kegiatan rutin,” ungkap Amrizal.

Sebelumnya, Plt Kepala Bappeda Abdya, Sufrinaldi dalam sambutannya menyampaikan bahwa FKP RKPD merupakan tahapan penting sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

“Forum ini bertujuan untuk menjaring aspirasi, saran, dan masukan dari para pemangku kepentingan agar dokumen perencanaan yang dihasilkan bersifat responsif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Sufrinaldi, kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta dari berbagai elemen. Peserta terdiri dari instansi vertikal, anggota DPRK, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan perempuan dan pemuda.

“Forum ini adalah tahapan penting agar dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar responsif dan partisipatif,” sebut Sufrinaldi.

Kemudian, kata Sufrinaldi, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis serta sesi tanya jawab bersama para pemangku kepentingan untuk mempertajam draf perencanaan pembangunan Kabupaten Abdya ke depan.

“Harapannya, hasil FKP ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Abdya yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkas Sufrinaldi.