Rakor DAS Lawe Alas, Kepala BNPB: Kembalikan Fungsi Konservasi

Analisaaceh.com, Jakarta | Menyikapi banjir di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Lawe Alas yang melintasi 5 Kabupaten/Kota di Aceh, yakni Aceh Singkil, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara dan Gayo Lues perlu fungsi konservasi wilayah sepanjang hulu hingga hilir dan mendapatkan perhatian serius.

Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo dalam Rapat Koordinasi (Rakor) DAS Lawe Alas yang diselenggarakan di Graha BNPB, Jakarta Timur, pada Kamis (27/2/2020).

Doni menjelaskan bahwa, kawasan sekitar DAS mengalami degradasi karena beberapa faktor. Faktor tersebut sangat berkaitan dengan penebangan liar, eksploitasi alam dengan penambangan mineral hingga alih fungsi kawasan.

Melihat dampak yang terjadi, Doni menawarkan upaya pencegahan, khususnya ancaman bahaya banjir. Menurutnya, solusi yang dapat dilakukan yaitu mengembalikan fungsi konservasi kawasan sekitar DAS Lawe Alas.

Baca Juga : Inisiatif Aceh Selatan, BNPB Gelar Rakor di Jakarta Terkait DAS Lawe Alas

“Saya melihat Gayo Lues hingga Aceh Tenggara terjadi perubahan vegetasi, kita dapat melihat wilayah itu didominasi oleh pertanian dan perkebunan,” ujar Doni di hadapan perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dan mitra terkait lain, baik di tingkat pusat dan provinsi.

Doni juga menyampaikan pengalaman pada 2011 lalu ketika menyusuri rute dari kawasan Danau Toba, Kutacane hingga Takengon.

“Saya melihat betapa Sungai Alas mengalami perubahan fisik, timbul sedimentasi,” kata Doni.

Doni mengingatkan bahwa potensi bencana banjir dapat terjadi karena daya serap kawasan yang berkurang apabila intensitas hujan mencapai titik tertinggi.

Di sisi lain, mantan komandan Paspampres ini paham upaya pengembalian fungsi konservasi mungkin akan mengalami resistensi dari warga yang sudah nyaman dengan bercocok tanam dan berkebun. Namun demikian, Doni juga menekankan bahwa solusi yang berdampak sosial juga perlu dipertimbangkan bersama. Pengembalian fungsi konservasi perlu dibarengi juga dengan upaya yang bernilai ekonomi; di sisi lain, fungsi ekologi tidak terabaikan.

Ia mencontohkan beberapa jenis tanaman yang bernilai ekonomi bagi masyarakat, seperti kopi yang sudah sangat dikenal di Aceh, alpokat maupun kakao. Kepala BNPB mengajak unsur Pentaheliks, khususnya perguruan tinggi di Aceh, untuk turut berkontribusi dalam mencari solusi yang berkelanjutan.

Baca Juga : DAS Kluet, Empat Kecamatan Menunggu Tenggelam ?

“Perguruan tinggi dapat membantu untuk mengidentifikasi jenis tanaman yang cocok dengan alam sekitar dan bernilai ekonomi bagi masyarakat,” ujar Doni.

Selain menanam jenis tanaman bernilai ekonomi, Doni juga menawarkan konsep wisata alam yang dapat diimplementasikan di wilayah Aceh.

“Aceh mempunyai potensi besar untuk mendatangkan wisatawan mancanegara,” ungkap pria yang menahkodai BNPB sejak 2019 lalu.

Solusi yang ditawarkan oleh BNPB ini menekankan pada prinsip perlindungan alam dan kesejahteraan penduduk.

Sementara itu, upaya pencegahan tetap menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana. Doni kembali mengingatkan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dalam jangka panjang yaitu melalui penanaman tanaman vetiver. Jenis tanaman yang telah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mencegah banjir. Vetiver ini juga mampu untuk menetralkan polutan yang mencemari air sungai.

DAS Lawe Alas ini sangat strategis mengingat sungai terpanjang di Provinsi Serambi Mekkah ini melewati empat kabupaten, yaitu Gayo Lues, Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Aceh Tenggara.

Rapat koordinasi DAS Lawe Alas yang diselenggarakan hari ini membahas mengenai pengendalian DAS untuk menetapkan perencanaan yang terintegrasi mengingat 5 kabupaten dilalui sungai dan konsep penataan wilayah dari hulu hingga hilir. (Tsm/Naf)