Categories: NEWS

Resbound Menggagas Inovasi dalam Mengembangkan Kemandirian Desa

Analisaaceh.com | Responsible and Sustainable Palm Oil in Indonesia (Resbound) merupakan inisiatif konsorsium dari organisasi masyarakat sipil, yaitu Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) bersama dengan Penabulu dan ICCO yang didukung oleh Uni Eropa.

Resbound tersebut bertujuan untuk memperkuat dialog kemitraan multi pemangku kepentingan yang mempertemukan sektor bisnis perusahaan kelapa sawit, pemeritah baik tingkat nasional sampai desa, CSO dan masyarakat untuk berkontribusi bersama dalam meningkatkan kemakmuran desa melalui pembangunan desa yang inklusif.

Di Sumatera Utara, Resbound diimplementasikan di Kabupaten Langkat tepatnya di Desa Perkebunan Bukit Lawang dan telah berjalan selama satu tahun sejak maret 2019.

Dalam upaya meningkatkan dampak dan mengevaluasi bentuk kemitraan yang telah terbentuk, PKPA menginisiasi Workshop Refleksi dan Evaluasi Resbound yang menghadirkan Multi-stakeholders dari mulai pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit, Pemerintah Desa, lembaga swadaya masyarakat lokal, organisasi sertifikasi sawit level nasional, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi hingga sektor bisnis pariwisata di Hotel Harper Medan (11/03/2020).

Kegiatan itu dibuka langsung oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Hak Khusus Anak Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara, Hafini, S.E.

Di awal workshop ini, Imam A.EL. Marzuq sebagai perwakilan dari RSPO memaparkan bahwa, standard yang diberlakukan oleh RSPO bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam standard RSPO yang disahkan tahun 2018, standar yang diberlakukan kepada perusahaan dan petani swadaya telah dipisahkan,” ujarnya

Hal itu bertujuan agar petani swadaya juga dapat mengupgrade diri dan mengelola kebun sawit mereka dengan lebih baik, namun tetap mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki petani.

“Tidak hanya itu, standard RSPO juga mengatur dan memastikan petani swadaya dan perusahaan dapat berkomitmen melindungi hak anak selama proses produksi di perkebunan kelapa sawit,” tutur Imam.

Senada dengan hal tersebut, Dadang Afandi selaku perwakilan dari PT Socfindo juga menyatakan bahwa perusahaan telah berupaya memperhatikan hak-hak masyarakat di Desa Perkebunan, begitupun hak-hak anak.

“Salah satu bentuk kerjasama yang telah kami lakukan dengan Pemerintah Desa Martebing adalah membangun Rumah Kepompong yang bertujuan untuk menjadi rumah kreatifitas bagi anak-anak. Di tempat ini anak dapat belajar berbagai kreatifitas seperti menari, kabaret dan belajar komputer,” jelasnya.

Seiiring waktu, lanjutnya, Rumah Kepompong juga dimanfaatkan oleh ibu-ibu untuk berkumpul dan melakukan aktifitas pemberdayaan. Tidak hanya itu, pemerikasaan kesehatan dan pembangunan infrastruktur juga dilakukan.

“Tentu saja dengan tetap berkordinasi dengan pihak pemerintah desa.” Papar Dadang Afandi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif PKPA, Keumala Dewi mengatakan, sebagai langkah awal dalam memantik semangat untuk meneruskan kolaborasi dalam menjalankan kemintraan multi pihak, PKPA menjembatani kemitraan antara pihak desa, CSO lokal dan perusahaan, dalam mengembangkan potensi wisata untuk mendorong kemandirian desa.

“Di Desa Bukit Lawang, kita melihat bahwa eco wisata menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan dengan tetap memperhatiak hak-hak anak, oleh sebab itu lahirlah CEFT,” katanya.

Sedangkankan untuk daerah lain, kata Keumala, pihakanya tentu harus melihat terlebih dahulu potensi yang dapat dikembangkan dan disinergikan bersama.

“Yang paling penting adalah kemauan dari berbagai pihak untuk membentuk kemandirian desa yang berkelanjutan.” jelas Keumala Dewi

Hal ini sejalan pula dengan pemaparan Budi Susilo dari Penabulu bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan. Namun dalam proses pembangunan tersebut haruslah mengedepankan gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan.

“Maka konsep membangun kemitraan haruslah didasari oleh emosi positif agar perubahan untuk kemandirian desa dapat benar-benar terwujud,” jelasnya. (Ril/TSM)

Redaksi

Editor Analisaaceh.com

Komentar

Recent Posts

Pra Pora 2025 Digelar di Abdya Mulai 24 Juni

Analisaaceh.com, Blangpidie | Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) resmi ditetapkan sebagai salah satu tuan rumah…

17 jam ago

Milad Aisyiyah ke-108, Ketua DPRK Abdya Ajak Jaga Generasi

Analisaaceh.com, Blangpidie | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Roni Guswandi…

17 jam ago

Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat Resmi Hadir di RSUDZA Banda Aceh

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pemerintah Aceh resmi meluncurkan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona…

17 jam ago

Mobil Terbakar di SPBU Bakongan Aceh Selatan

Analisaaceh.com, Tapaktuan | Satu unit mobil jenis Mitsubishi Colt T120 SS hangus terbakar di Stasiun…

1 hari ago

Aceh Tegaskan Kepemilikan atas Empat Pulau, Tunjukkan Bukti Hukum dan Historis

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menggelar rapat khusus bersama anggota FORBES…

2 hari ago

Pencurian Sawit Marak di Abdya, Petani Babahrot Resah Setiap Hari Kehilangan TBS

Analisaaceh.com, Blangpidie | Para petani kelapa sawit di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya),…

2 hari ago