Analisaaceh.com, Banda Aceh | Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengajak seluruh pihak untuk menyikapi persoalan bendera Aceh dengan sabar dan tenang. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan semangat menjaga perdamaian dalam menyelesaikan persoalan yang masih membutuhkan proses tersebut.
Hal itu disampaikan Fadhlullah dalam Rapat Paripurna DPR Aceh dengan agenda penyampaian jawaban dan tanggapan Pemerintah Aceh atas pendapat Badan Anggaran DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025, Kamis (27/8/2026).
Dalam sambutannya, Fadhlullah mengatakan sejumlah agenda strategis Aceh ke depan membutuhkan kekompakan antara eksekutif dan legislatif. Di antaranya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Untuk itu, diperlukan sikap yang sejalan, kekompakan, dan semangat perjuangan bersama demi kepentingan masyarakat Aceh,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Terkait persoalan bendera Aceh, Fadhlullah meminta agar proses yang masih berjalan tidak disikapi secara terburu-buru. Menurutnya, komunikasi tetap perlu dikedepankan dengan semangat menjaga perdamaian.
“Persoalan bendera Aceh, mari kita sikapi dengan sabar dan tenang, serta terus mengedepankan komunikasi dalam semangat menjaga perdamaian,” demikian isi sambutan tersebut.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan suasana Aceh agar tetap aman dan kondusif. Kondisi tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global, sekaligus menciptakan iklim investasi yang baik.
Selain isu bendera, Pemerintah Aceh juga mengajak seluruh pihak mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar berjalan tepat sasaran. Kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan, serta banjir, juga menjadi perhatian.
