Terkait Dangkalnya Kuala di Pijay, DKP: Akan Dinormalisasi dan Jadi Program Prioritas

Analisaaceh.com, Meureudu | Terkait dangakalnya Kuala Beuracan dan sejumlah muara kuala lainnya di Pidie Jaya yang mengakibatkan sulitnya para nelayan untuk melaut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengaku akan melakukan normalisasi dan menjadikan program prioritas.

Hal tersebut disampaikan Kadis Kelautan dan Perikanan, Burhanuddin, SP melalui Kepala Bidang Perikananan Laut, Yulizar, SP.i kepada Analisaaceh.com di Meureudu pada Senin (16/11/2020).

“DKP Pidie Jaya akan menjadikan program prioritas untuk normalisasi pendangkalan di kuala Beuracan juga muara kuala lainnya,” ujarnya.

Yulizar menjelaskan, permasalahan dangkalnya Kuala Beuracan merupakan permasalahan serius dan menjadi perhatian pihaknya selama ini. Bahkan berdasarkan evaluasi, bukan hanya kuala Beuracan yang mengalami pendangkalan, namun juga terjadi pada lima muara kuala lainnya di Pijay.

Namun wewenang permasalahan seluruh sungai dan muara tersebut, kata Yulizar, menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, sementara wewenang pembangunan fisik merupakan tanggung jawab DKP Provinsi Aceh.

“Di Pijay ada lima muara kuala yang dangkal dan menjadi perhatian kami namun permasalahannya kajian dan evaluasi sungai ada di Dinas Pekerjaan Umum Pijay serta untuk pembangunan fisik tanggung jawab DKP Provinsi Aceh,” katanya.

Baca: Delapan Tahun Kuala Beuracan Dangkal, Nelayan di Pijay Kesulitan Melaut

Berdasarkan data DKP Pijay, Muara ini sebelumnya sudah pernah dilakukan normalisasi oleh DKP Provinsi Aceh, bahkan juga telah diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dilakukan pengerukan dan pembangunan tebing batu gajah sepanjang muara kuala.

“Normalisasi lima muara kuala ini sudah pernah dilakukan oleh pihak DKP Provinsi, akan tetapi pendangkalan akibat perubahan musim kembali terjadi. Masalah ini telah diusulkan ke Pemerintah Pusat, bahkan DED pun telah disiapkan, namun belum ada realisasinya karena untuk normalisasi muara kuala tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar,” jelas Yulizar.

Harapannya, Pemerintah Pusat melalui Provinsi Aceh dapat merealisasikan usulan DKP Pijay dengan mengalokasikan anggaran normalisasi untuk lima muara Kuala yang dangkal di daerah setempat sehingga persoalan nelayan dapat diatasi.

“Saya mengharap kementrian DKP Bersama DKP Provinsi Aceh dapat merealisasikan usulan normalisasi untuk lima muara kuala yang terjadi pendangkalan dan dapat menyelesaikan permasalahan nelayan yang selama ini terjadi,” pungkas Yulizar.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, para nelayan di Pidie Jaya mengeluh karena kesulitan melaut akibat terjadinya pendangkalan di Kuala Beuracan. Permasalahan ini bahkan telah terjadi selama delapan tahun.

“Kondisi ini terjadi sejak delapan tahun yang lalu, akibat dangkalnya kuala Beuracan nelayan tidak dapat melaut pada saat air sedang surut, jadi sering boat nelayan tersangkut di pintu kuala,” kata Keuchik Rhieng Krueng, Syakban Ahmad kepada analisaaceh.com pada Jum’at (13/11) silam.

Kuala Beuracan ini merupakan satu-satunya akses ratusan boat para nelayan dari berbagai Gampong dalam Kecamatan Meureudu untuk keluar dan masuk ke laut. Sejak terjadinya pendagkalan, para nelayan mengalami kesulitan yang turut berdampak kepada ekonomi masyarakat.