Zaman Akli Coret Program Tak Relevan di RKPD 2027

Analisaaceh.com, Blangpidie | Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Zaman Akli menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan insfratruktur pendukung, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan produktivitas sektor unggulan berbasis teknologi.

Pernyataan itu ditegaskan Zaman Akli saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKPD Abdya tahun 2027 yang berlangsung di Aula Bapperida Abdya, Selasa (31/3/2026).

Dalam sambutannya, Zaman Akli menyebutkan, forum lintas perangkat daerah ini memiliki peran strategis karena menjadi wadah untuk menyinkronkan usulan masyarakat dari hasil Musrenbang tingkat desa dan kecamatan dengan rencana kerja (Renja) teknokratis dari setiap satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK).

“Forum ini bukan sekadar rutinitas administratif tahunan, melainkan wadah sinkronisasi. Di sinilah usulan masyarakat dari Musrenbang desa hingga kecamatan, dipertemukan dengan rancangan rencana kerja teknokratis masing-masing SKPK,” kata Zaman Akli.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya telah menetapkan tema pembangunan daerah tahun 2027, yakni peningkatan infrastruktur pendukung, pemberdayaan masyarakat, produktivitas sektor unggulan berbasis teknologi, serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berkeadilan.

Menurutnya, tema tersebut menuntut seluruh perangkat daerah bekerja lebih fokus dan terarah dalam menyusun program.

Zaman Akli juga menginstruksikan tiga poin utama kepada seluruh kepala perangkat daerah. Pertama pembangunan insfratruktur harus mampu mengungkit perekonomian masyarakat.

“Anggaran harus difokuskan pada infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat, seperti akses jalan pertanian, saluran irigasi, dan fasilitas yang mendukung kelancaran distribusi sektor unggulan,” ujarnya.

Kedua, ia menekankan pentingnya transformasi teknologi dalam pembangunan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan dan UMKM.

“Program tidak boleh lagi bersifat konvensional. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus mampu meningkatkan produktivitas secara terukur dan mendorong efisiensi, bukan sekadar bantuan habis pakai,” sebutnya.

Ketiga, Zaman Akli menekankan pentingnya keadilan dalam ekonomi kerakyatan. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan progam ekonomi kerakyatan berjalan secara adil dan tepat sasaran.

“Kita harus memprioritaskan wilayah dan kelompok masyarakat yang masih tertinggal. Selain itu, setiap program wajib memiliki indikator kerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang jelas dan terukur serta terinput dengan benar ke dalam sistem SIPD-RI,” kata Zaman Akli.

Zaman Akli juga mengingatkan seluruh tim teknis SKPK agar serius dalam pembahasan, menggunakan data yang valid. Ia juga meminta agar usulan yang tidak relevan dengan tema pembangunan 2027 segera dicoret.

“Coret usulan yang tidak relevan dengan tema, dan pertahanan usulan yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Gunakan tema tahun 2027 sebagai parameter dalam mengevaluasi setiap usulan,” ungkap Zaman Akli.

Sebelumnya, Kepala Bapperida Abdya, Sufrinaldi menyebutkan, forum tersebut menjadi jembatan penting untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang terukur dan berdampak nyata.

Ia menekankan pentingnya validasi teknis terhadap setiap usulan, termasuk kejelasan volume pekerjaan, kebutuhan sarana, dan kesesuaian anggaran dengan standar harga daerah.

“Setiap usulan harus memiliki dasar yang jelas dan merujuk pada Kamus Usulan Aspirasi 2026 agar tepat sasaran dan sesuai regulasi,” ujarnya.

Sufrinaldi mengingatkan bahwa sejumlah isu strategis daerah, seperti penurunan sunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi, sehingga membutuhkan kolaborasi antar-instansi.

“Tantangan ini tidak akan mampu kita selesaikan secara optimal jika kita hanya bergerak sendiri-sendiri secara parsial. Kita tinggalkan pola kerja sektoral dan perkuat semangat kolaborasi. Misalnya, penanganan stunting oleh Dinas Kesehatan akan lebih efektif jika didukung ketersediaan air bersih dari dinas Perkim,” ucapnya.

Menurutnya, sinergi antar-SKPK menjadi kunci keberhasilan program. Ia mencontohkan penanganan stunting yang harus didukung oleh berbagai sektor, mulai dari intervensi gizi hingga penyediaan air bersih.

“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat konvergensi dan meninggalkan pola kerja sektoral,” terangnya.

Sufrinaldi menambahkan, setiap usulan pembangunan pada dasarnya merupakan representasi harapan masyarakat, baik petani yang membutuhkan akses jalan usaha tani maupun keluarga yang menginginkan lingkungan sehat bagi anak-anak mereka.

“Perencanaan yang baik bukan hanya tentang jumlah pembangunan, tetapi sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Sufrinaldi.