Zaman Akli Minta Data Penermima Bansos Abdya Harus Akurat

Analisaaceh.com, Blangpidie | Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Zaman Akli menegaskan pentingnya optimalisasi peran pemerintah gampong dalam pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2026.

Hal itu disampaikan Zaman Akli saat membuka acara rapat koordinasi terkait Optimalisasi Peran Pemerintah Gampong dan Peningkatan Kapasitas Operator gampong dalam Pengelolaan DTSEN serta Penetapan Sasaran Bantuan Sosial tahun 2026, yang berlangsung di Aula Kantor Bapperida Abdya, Rabu (6/5/2026).

Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Abdya Zaman Akli, Kepala Dinas Sosial Abdya Iin Supardi, Ketua Komisi IV DPRK Abdya Sardiman, Kepala Dinas Kesehatan Abdya Rinaldi, Direktur RSUD Teungku Peukan Abdya Ismail Muhammad, Kepada Dinas Kesehatan, Kepala BPS Abdya, Perwakilan BPJS, para Camat, seluruh Keuchik dalam Kabupaten Abdya dan operator gampong, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Zaman Akli mengatakan, pertemuan tersebut menjadi ruang penting untuk menyampaikan persepsi dan memperkuat komitmen agar setiap kebijakan sosial benar-benar tepat sasaran.

“Pemerintah telah menetapkan DTSEN sebagai satu-satunya rujukan dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial. Ini adalah langkah besar dalam membangun sistem perlindungan sosial yang adil, transparan, dan akuntabel,” kata Zaman Akli.

Ia menegaskan, ke depan tidak boleh ada lagi perbedaan data antarinstansi. Seluruh kebijakan harus berbasis pada satu data yang valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ke depan tidak boleh lagi ada data yang berjalan sendiri-sendiri. Tidak boleh lagi ada ketidaksinkronan antara kondisi di lapangan dengan data yang kita miliki. Semua harus berbasis pada satu data yang benar, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Zaman Akli menekankan bahwa pemerintah gampong memiliki peran strategis karena merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi rill di lapangan. Selain itu, pemerintah gampong merupakan ujung tombak dalam memastikan keakuratan data.

Menurutnya, tidak ada data yang lebih akurat selain hasil pengamatan langsung di tengah masyarakat.

“Oleh karena itu, keberhasilan DTSEN sangat ditentukan oleh peran aktif para Keuchik dan aparatur gampong dalam melakukan verifikasi, validasi, serta pembaruan data secara berkelanjutan,” ucapnya.

Zaman Akli mengakui masih adanya dinamika di masyarakat, seperti keluhan terkait perubahan tingkat kesejahteraan (desil). Namun, ia menilai hal itu wajar karena data bersifat dinamis.

“Yang penting bagi kita adalah memastikan bahwa setiap perubahan dilakukan melalui mekanisme yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Zaman Akli.

Ia juga menyoroti masih adanya ketidakkonsistenan dalam pengelolaan data di tingkat gampong, yang disebabkan keterbatasan pemahaman, kurangnya koordinasi, hingga pergantian petugas yang terlalu sering.

“Data adalah fondasi dari seluruh kebijakan. Jika fondasinya lemah, maka kebijakan di atasnya pasti bermasalah. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh Keuchik memastikan pengelolaan data di gampong dilakukan secara serius, berkelanjutan, dan terkoordinasi dengan baik demi keadilan sosial bagi masyarakat Abdya,” jelasnya.

Zaman Akli juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan DTSEN sangat bergantung pada integritas, komitmen, dan sinergi bersama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah gampong.

Selain itu, ia mengajak seluruh Keuchik untuk mendukung perangkat gampong, menyediakan fasilitas, serta membangun komunikasi dengan masyarakat agar data yang dihasilkan benar-benar akurat.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk memperkuat kolaborasi, memperbaiki kualitas data, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang kita jalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Abdya,” ungkap Zaman Akli.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Abdya Iin Supardi menjelaskan bahwa kegiatan rapat koordinasi ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai 6-7 Mei 2026.

Ia mengatakan, kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman terkait arah kebijakan pengelolaan DTSEN 2026 agar data yang dihasilkan tepat sasaran.

“Pada hari kedua, operator SIKS-NG gampong akan diberikan bimbingan teknis agar proses input data tidak terjadi kesalahan atau perbedaan pemahaman,” katanya.

Terkait persoalan desil, Iin menyebutkan bahwa meskipun data awal berasal dari gampong, proses perangkingan merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, pihaknya berkomitmen untuk terus memfasilitasi perbaikan jika ditemukan kekeliruan data melalui verifikasi ulang.

“Penentuan atau perangkingan desil dilakukan oleh BPS berdasarkan usulan perubahan desilnya yang dilakukan di desa melalui operator SIKS-NG dengan musyawarah desa (Musdes) dan dibuktikan dengan berita acara dari gampong. Selanjutnya perubahan data yang diusulkan oleh desa, kemudian dinas sosial melakukan finalisasi data tersebut dan dilakukan pengesahan oleh kepala daerah untuk diteruskan ke Kemensos dan diserahkan ke bps untuk dilakukan perangkingan desil ulang,” ujarnya.

Ia berharap, melalui kebijakan tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah, dan gampong semakin kuat sehingga penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran sesuai kondisi masyarakat di lapangan.

“Sesuai visi-misi Pak Bupati, kita ingin memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak. Melalui kolaborasi dinas, kecamatan, hingga gampong, kita berupaya memberikan pelayanan maksimal yang berkeadilan,” pungkas Iin Supardi.