Analisaaceh.com, Meureudu | Lembaga Swadaya Masyarakat Public Transparansi (LSM PuTra) mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mencari solusi cepat untuk penyelesaian masalah nelayan yakni dangkalnya lima muara kuala di Kabupaten setempat.
Hal tersebut disampaikan Direktur LSM PuTra Zikrillah, SP kepada analisaaceh.com pada Kamis (19/11). Menurutnya, permasalahan dangkalnya lima muara itu bukanlah masalah yang sepele, bahkan selama delapan tahun tidak ada solusi konkrit untuk diselesaikan.
Baca: Delapan Tahun Kuala Beuracan Dangkal, Nelayan di Pijay Kesulitan Melaut
“Yang menjadi perhatian saya selama ini eksekutif dan legeslatif Pijay kerjanya apa saja, sampai saat ini belum pernah mencari solusi bersama terkait permasalahan yang dirasakan nelayan di Pijay,” tutur Zikri.
Bahkan yang lebih anehnya, kata Zikri, selama delapan tahun itu eksekutif dan legislatif Pijay tidak ada rencana atau pun pembahasan terkait persoalan yang menimpa nelayan pada pembahasan RAPBK, namun yang menjadi perdebatan di dewan selalu tupoksi anggaran.
Padahal kondisi lima muara kuala di Pijay sudah mencapai titik kritis, dimana permasalahan dangkalnya muara tersebut sudah berdampak pada kondisi ekonomi nelayan.
Baca: Terkait Dangkalnya Kuala di Pijay, DKP: Akan Dinormalisasi dan Jadi Program Prioritas
“Jika melihat kondisi ini saya sangat ragu dengan Pemkab dan anggota DPRK pijay apakah mereka serius mencari solusi permasalahan rakyatnya, dan jangan sampai masyarakat hilang kepercayaannya,” tegas Zikri.
Pihaknya berharap agar eksekutif dan legislatif Pijay untuk mencari solusi alternatif terkait pendangkalan lima muara kuala tersebut, sebelum adanya solusi yang tepat bersama pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dalam menjawab permasalahan nelayan.
“Harapan saya pemkab Pijay mengambil solusi alternatif seperti pengerukan sementara sehingga memudahkan lalu lalang bot nelayan di muara kuala yang selama ini dangkal,” harap Zikri.
