Categories: NEWS

Akademisi Hukum Desak Pergub JKA Segera Dicabut

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Akademisi hukum Universitas Iskandar Muda, Lukmanul Hakim, mendesak Muzakir Manaf atau Mualem untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) karena dinilai bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Menurut Lukmanul Hakim, Pergub tersebut melanggar Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan serta bertentangan dengan prinsip hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yakni aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

“Seharusnya tidak ada perdebatan karena peraturan gubernur itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yakni Qanun Kesehatan,” kata Lukmanul Hakim, Jum’at (8/5/2026).

Ia juga menilai Pergub tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Menurutnya, jika aturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan di atasnya, maka aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dibatalkan demi hukum.

Lukmanul Hakim mengatakan, keberadaan Pergub itu berpotensi menimbulkan maladministrasi dan kebingungan di lapangan, terutama bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit dalam menentukan aturan yang harus dijalankan.

Selain itu, ia menilai kebijakan tersebut berdampak luas secara sosial karena memicu penolakan masyarakat. Ia menyinggung aksi demonstrasi yang sebelumnya berlangsung di kantor Gubernur Aceh sebagai bentuk protes terhadap aturan tersebut.

“Karena rakyat merasa mereka dirugikan secara langsung,” ujarnya.

Menurut Lukmanul Hakim, JKA selama ini merupakan salah satu terobosan penting Aceh pascaperdamaian dengan Pemerintah Indonesia dan menjadi layanan kesehatan yang dinilai pionir di Indonesia.

Ia juga menyebut Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk membatalkan Pergub apabila terbukti bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

“Tumpang tindih aturan ini juga dipantau oleh investor. Jika aturan itu tidak dicabut, investor berpikir tidak usah berusaha di Aceh karena tidak ada kejelasan aturan,” kata Lukmanul Hakim.

Naszadayuna

Komentar

Recent Posts

Baitul Mal Abdya Ajak Lapas Blangpidie Salurkan ZIS Melalui Lembaga Resmi

Analisaaceh.com, Blangpidie | Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melakukan kunjungan silaturahmi ke Lembaga…

1 hari ago

Bupati Safaruddin: Pendapatan Pelaku UMKM di PKPA Abdya Tembus Rp20 Juta Per Stan

Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin menyebutkan pelaksanaan Pagelaran Kreativitas Pendidikan Abdya…

1 hari ago

Tutup Pagelaran Kreatifitas Pendidikan Abdya, Bupati Safaruddin Rencanakan Hadirkan Wali Band dan Raim HUT Abdya

Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin resmi menutup Pagelaran Kreativitas Pendidikan tahun…

1 hari ago

Erosi Krueng Tangan-Tangan Abdya Kian Parah, Sawah dan Kebun Warga Terancam

Analisaaceh.com, Blangpidie | Erosi sepanjang Krueng atau Daerah Aliran Sungai (DAS) Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh…

1 hari ago

Tanggul Banjir Drien Jaloe Abdya Ambruk, Rumah Warga Terancam Hanyut

Analisaaceh.com, Blangpidie | Tanggul pengaman banjir di Gampong Drien Jalo, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat…

1 hari ago

Jalan Selamat Pasar Blangpidie Ditutup 28 Hari, Ini Jalur Alternatifnya

Analisaaceh.com, Blangpidie | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan…

1 hari ago