Belum Ajukan Pencairan Dana Desa Tahap I, 14 Gampong di Abdya Terancam Gagal Cair

Analisaaceh.com, Blangpidie | Sebanyak 14 gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh, hingga kini belum mengajukan rekomendasi penyaluran Dana Desa (DD) tahap I ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMP4) setempat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMP4 Abdya, Jasmadi menjelaskan bahwa dari total 152 Gampong di Abdya, baru 138 gampong yang telah mengusulkan pencairan Dana Desa tahap pertama.

“Hingga saat ini, masih tersisa 14 gampong lagi yang sama sekali belum mengajukan rekomendasi penyaluran Dana Desa tahap I ke DPMP4,” ujar Jasmadi kepada wartawan, Jum’at (5/6/2026).

Menurutnya, keterlambatan pengajuan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya berakhirnya masa kerja Tuha Peut Gampong yang menghambat pengesahan APBG, serta tambahan syarat dokumen pengajuan dari pendamping desa di tingkat kecamatan.

Selain persoalan internal gampong, proses validasi data pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) juga menjadi ganjalan serius bagi sejumlah desa.

“Jika proses input data OMSPAN belum valid, Dana Desa tidak bisa transfer atau disalurkan karena sistem di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) akan menolak secara otomatis pengajuan yang tidak sesuai,” sebut Jasmadi.

Pemerintah Kabupaten Abdya kini mengejar percepatan pengajuan sebelum batas akhir nasional pada 15 Juni 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026. Namun, DPMP4 meminta pemerintah gampong menyelesaikan pengajuan paling lambat 10 Juni agar masih tersedia waktu untuk verifikasi dan perbaikan dokumen.

“Petugas KPPN masih perlu melakukan verifikasi ulang. Kalau ada koreksi, gampong masih punya waktu memperbaiki sebelum tenggat nasional,” katanya.

Ia mengingatkan keterlambatan pengajuan berpotensi membuat Dana Desa tahap I tidak dapat dicairkan sama sekali pada tahun anggaran berjalan. Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 7 Tahun 2026, dana yang tidak diajukan hingga batas waktu akan tetap berada di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

Kondisi itu dikhawatirkan menghambat pelaksanaan program desa, mulai dari pembangunan fisik, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, program ketahanan pangan, hingga operasional pemerintahan gampong.

Berdasarkan data DPMP4 Abdya, 14 gampong yang belum mengajukan pencairan Dana Desa tersebar di lima kecamatan. Di Kecamatan Kuala Batee terdapat Gampong Krueng Batee, Alue Pisang, dan Ie Mameh. Kecamatan Susoh meliputi Pawoh, Gadang, dan Meunasah.

Selanjutnya di Kecamatan Blangpidie terdapat Guhang, Lhung Tarok, Panton Raya, dan Babah Lhung. Kecamatan Setia masih menyisakan Gampong Rambong, sedangkan Kecamatan Tangan-Tangan meliputi Gampong Adan, Pante Geulumpang, dan Suak Nibong.

Sementara itu, empat kecamatan telah menuntaskan seluruh pengajuan Dana Desa tahap I, yakni Kecamatan Jeumpa, Manggeng, Babahrot, dan Lembah Sabil.

Data DPMP4 juga mencatat sejumlah gampong masih mengalami kendala validasi OMSPAN, yakni Krueng Batee, Alue Pisang, Babah Lhung, Rambong, Adan, dan Pante Geulumpang.

Selain itu, terdapat sembilan gampong yang belum memenuhi validasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Teman Desa di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yakni Alue Pisang, Krueng Batee, Pawoh, Gadang, Lhung Tarok, Babah Lhung, Rambong, Adan, dan Pante Geulumpang.