Analisaaceh.com, Tapaktuan | Dalam menghadapi krisis pangan global, Dinas-Dinas terkait di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan diminta harus berbenah.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRK Aceh Selatan, Hadi Surya, S.TP, MT dalam menghadiri rapat gerakan menjaga ketahanan pangan menghadapi krisis pangan global bersama SKPK Aceh Selatan, Kamis (28/5/2020).
Hadi mengatakan, secara nasional krisis pangan sudah dimulai terjadi yang ditandai dengan kurangnya pasokan dan peningkatan harga, sedangkan puncaknya diperkirakan pada bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021.
Dalam menghadapi itu, sebut Hadi, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Perindagkop UKM dan Dinas Perikanan Kelautan Aceh Selatan masih sangat lemah, bahkan tidak terintegrasi dalam menerjemahkan gagasan Plt Bupati Aceh Selatan.
“Ini yang sangat kita sayangkan, Dinas pertanian seakan kehilangan skema kerja, sehingga harapan tanam serentak berbasis zonasi wilayah di Kabupaten Aceh Selatan tidak terwujud dan tonase produksi padi dan jagung kita kian menurun berdasarkan data LKPJ tahun 2019 yang saya terima,” kata Politikus Gerindra ini melalui rilis-nya kepada Redaksi Analisaaceh.com.
Bahkan, kata Hadi, Dinas Pangan seakan hilang peran dalam mewujudkan visi misi Aceh Selatan Hebat, dan terkesan dinas ini hanya ‘Dinas Lomba Masak’ yang program andalannya adalah membuat perlombaan masak.
“Seharusnya banyak terobosan dan gagasan yang bisa dikembangkan, apalagi Kadis Pangan Provinsi Aceh adalah Mantan Kadis Kelautan Kabupaten Aceh Selatan, ini harusnya menjadi poin tambahan bagi kita,” beber-nya.
Selaku Ketua Komisi II DPRK Aceh Selatan, dirinya mengapresiasi Plt Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran dalam memprioritaskan sektor pertanian dan pangan di Kabupaten penghasil pala itu.
“Kalau Pak Plt Bupati kita apresiasi dalam memprioritaskan program pertanian, namun yang kita sayangkan adalah kabinet nya yang tidak dapat menafsirkan program-program Aceh Selatan Hebat itu,” ungkapnya.
Oleh karenanya, Hadi meminta Plt Bupati Aceh Selatan untuk memanggil ketiga Dinas tersebut yakni Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Dinas Perindagkop UKM tersebut agar diminta Progress dan gagasan mereka.
“Saya memohon pada Plt Bupati Aceh Selatan untuk memanggil khusus mereka, buat forum untuk ‘mencuci otak mereka’, bangun kekompakan, kerjasama tim, tuntut gagasan dan langkah kerja mereka, jika tidak ada Progress yang bagus, bangku panjang-kan saja. Jika tidak segera dilakukan, maka cita-cita Aceh Selatan hebat dengan tema ekonomi kerakyatan akan sulit terwujud,” tegas Hadi Surya.
Sebab, Dinas terkait juga harus meningkatkan koordinasi dengan pihak, baik Provinsi Aceh maupun pusat untuk mendapatkan dukungan menuju swasembada pangan dan ekomoni kerakyatan bisa berdiri gagah di Aceh Selatan.
Selanjutnya Dinas harus hadir sebagai menjadi penyemangat dan penyelamat bagi para petani dengan melakukan upaya penyiapan dan pendampingan untuk terwujudnya tanam serentak dan meningkatnya produksi pangan. Demikian juga untuk komoditi jagung yang bisa menjadi andalan Aceh Selatan.
“Pada kesempatan ini, saya meminta kepada Plt Bupati Aceh Selatan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian secara keseluruhan, satu kesatuan kerja bidang-bidang dan seksi-seksi termasuk balai penyuluhan harus terintegrasi satu irama, satu ide dan satu gagasan dalam mewujudkan cita-cita Aceh Selatan Hebat,” ungkapnya.
Begitu juga Dinas Perindagkop dan UKM, kembangkan dan aktifkan koperasi tani, nelayan dan perdagangan untuk pembiayaan dan pemasaran. Sinergi-kan dengan dinas pertanian dan dinas perikanan.
Jika ini berjalan, kata Hadi, maka peran tengkulak pada sektor pertanian, peran rentenir sektor perdagangan ini bisa diberantas sesuai dengan semangat dan cita-cita perjuangan Azam yang ingin menghapus koperasi keliling yang menyengsarakan rakyat.
“Harusnya daerah bisa hadir untuk itu. Tidaklah elok di Bumi Syariat Islam, kita mempertontonkan praktek riba jalanan yang merajalela,” pungkasnya.
