DPRK Abdya Gelar RDP Bahas Tambang Kuala Batee

Analisaaceh.com, Blangpidie | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait penolakan aktivitas tambang PT Abdya Mineral Prima yang berlokasi di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten setempat.

RDP tersebut turut dihadiri Sekda Abdya, Amrizal, perwakilan Keuchik dari Kecamatan Kuala Batee, perwakilan Aliansi Masyarakat Kuala Batee, organisasi kepemudaan, serta manajemen PT Abdya Mineral Prima yang berlangsung di Ruang Rapat DPRK Abdya, Senin (22/9/2025).

Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi menyatakan bahwa RDP ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang keberadaan tambang di wilayah mereka, serta membahas izin perusahaan tambang yang beroperasi di tujuh gampong di Kecamatan Kuala Batee.

“Hari ini kita menggelar RDP terkait izin PT Abdya Mineral Prima di Kecamatan Kuala Batee, yang mencakup tujuh gampong dalam wilayah operasinya,” kata Roni Guswandi yang akrab disapa Abi Roni.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRK Abdya, Zulkifli Ali mendorong pelaksanaan RDP setelah menerima surat penolakan dari Aliansi Masyarakat Kuala Batee yang mewakili 21 organisasi sipil. Surat itu juga berisi desakan agar pemerintah daerah meminta Gubernur Aceh meninjau ulang bahkan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi perusahaan tambang tersebut.

“Kami ingin masalah ini terang benderang. DPRK berkepentingan untuk mendengar suara masyarakat sekaligus memastikan regulasi ditaati,” kata Zulkifli Ali.

Menurutnya, keberadaan perusahaan tambang kerap menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial.

“Kita tidak ingin masyarakat Kuala Batee dirugikan. Harapan kami, keputusan yang diambil nanti harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” ungkapnya.