Fraksi DPRK Abdya Soroti PAD, Temuan BPK hingga Layanan Publik

Analisaaceh.com, Blangpidie | Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) menyampaikan sejumlah catatan, masukan, sekaligus apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya dalam Rapat Paripurna Penutupan Pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Aula Kantor DPRK Abdya, Senin (20/7/2026).

Secara umum, Fraksi Abdya Bermartabat, Fraksi Abdya Maju, dan Fraksi Abdya Meudaulat mendorong pemerintah daerah meningkatkan tata kelola keuangan, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta mempercepat penyelesaian sejumlah program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Dalam pandangan umum Fraksi Abdya Bermartabat yang disampaikan Mukhlis MS, fraksi tersebut meminta Pemkab Abdya memberikan penjelasan konkret terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp128 miliar, termasuk memastikan apakah pemerintah daerah masih memiliki kewajiban atau utang kepada pihak lain.

Selain itu, Fraksi Abdya Bermartabat juga meminta kejelasan progres pembangunan Pasar Modern Abdya yang masih memiliki sisa anggaran sekitar Rp45 miliar serta pembangunan jalan dua jalur Pulau Kayu menuju Blangpidie.

Fraksi tersebut turut mendorong penambahan bak atau kontainer sampah di ruang publik, armada bus sekolah, peningkatan insentif petugas kebersihan dan sopir bus sekolah, serta pengalokasian anggaran yang memadai untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung perkantoran beserta pengadaan sarana kerja.

Tak hanya itu, Fraksi Abdya Bermartabat mendesak Pemkab Abdya segera menuntaskan seluruh temuan dan rekomendasi BPK RI Perwakilan Aceh yang hingga kini belum sepenuhnya diselesaikan.

Sementara itu, Fraksi Abdya Maju melalui juru bicaranya Tanzilulrahman meminta pemerintah daerah lebih serius melakukan terobosan dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah serta memperketat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran penerimaan.

Fraksi ini juga menyoroti pelayanan kesehatan dengan meminta Dinas Kesehatan meningkatkan kualitas layanan di 13 puskesmas, memastikan tidak terjadi kekosongan obat, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD Teungku Peukan dan pengelolaan tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, maupun tenaga pengamanan. Fraksi Abdya Maju juga meminta Bupati Abdya menginstruksikan seluruh kepala SKPK segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025.

Di sisi lain, dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, Anggota DPRK Abdya dari Fraksi Abdya Maju, Dedi Saputra, turut menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Bupati Safaruddin yang dinilai berhasil mempertahankan capaian positif dalam tata kelola pemerintahan.

Menurut Dedi, keberhasilan Pemkab Abdya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Aceh untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

“Fraksi Abdya Maju memberi apresiasi yang tinggi kepada Bupati Safaruddin atas kinerjanya sehingga Pemkab Abdya dapat memperoleh opini WTP dari BPK RI Perwakilan Aceh untuk yang ke-11 kali secara berturut-turut,” ujar Dedi.

Selain itu, Fraksi Abdya Maju juga mengapresiasi keberhasilan Bupati Safaruddin memperjuangkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari pemerintah pusat, khususnya traktor roda empat (4WD), yang dinilai akan membantu meningkatkan produktivitas petani saat musim tanam.

“Alat ini sangat bermanfaat bagi petani di lapangan. Kami berharap usaha serta semangat Pak Bupati tetap tinggi dalam membangun Kabupaten Abdya, khususnya dalam memperjuangkan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Fraksi Abdya Meudaulat yang disampaikan Rahmat Irfan juga menekankan pentingnya peningkatan PAD. Menurutnya, masih terdapat sejumlah target PAD yang belum tercapai dan diduga terjadi kebocoran dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Fraksi tersebut meminta pemerintah menertibkan petugas penerimaan daerah, khususnya pada sektor retribusi galian C dan pajak kendaraan bermotor, melakukan inventarisasi kembali dokumen pajak dan retribusi, serta memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan.

Selain itu, Fraksi Abdya Meudaulat meminta pemerintah menertibkan perizinan pertambangan mineral, menghentikan sementara aktivitas hauling yang dinilai mengganggu masyarakat apabila benar berdampak terhadap kesehatan, membangun kembali saluran irigasi tersier di sejumlah gampong, serta menjelaskan perkembangan pembangunan jalan dua jalur Pulau Kayu hingga Blangpidie.

Menanggapi berbagai pandangan fraksi tersebut, Wakil Bupati Abdya, Zaman Akli, menegaskan bahwa Pemkab Abdya berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah rekomendasi BPK yang belum dapat diselesaikan karena memerlukan proses administrasi, penyelesaian hukum, pengembalian kerugian daerah, perbaikan aset, hingga koordinasi lintas perangkat daerah.

“Seluruh rekomendasi BPK RI tetap menjadi prioritas Pemkab Abdya untuk segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu dan ketentuan yang berlaku,” kata Zaman Akli.