Kesejahteraan Masyarakat Rentan Merosot Akibat Harga Beras Mahal

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Kenaikan harga beras yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dinilai bukan karena meningkatnya konsumsi masyarakat, melainkan lebih disebabkan oleh gangguan pasokan dari sektor hulu. Kecil kemungkinan demand bertambah. Apalagi, jarang sekali seseorang akan makan nasi lebih dari biasanya gara-gara naiknya pendapatan.

Hal itu disampaikan oleh Ekonom Universitas Syiah Kuala, Rustam Effendi, yang menyebut bahwa persoalan ini bisa berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

“Bukan karena permintaan melonjak, tapi pasokan dari petani yang terganggu. Harga akhirnya naik, dan masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya,” ujar Rustam, saat diwawancarai analisaaceh.com, Sabtu (9/8/2025).

Ia menuturkan, lonjakan harga beras berisiko memicu inflasi yang lebih tinggi, mengingat beras merupakan komoditas utama dalam konsumsi rumah tangga. Dalam kondisi ini, daya beli masyarakat akan terdorong menurun, dan risiko kemiskinan pun meningkat.

“Beras itu kebutuhan pokok. Mau mahal sekalipun, orang tetap beli. Tapi mereka akan mengorbankan kebutuhan lain. Ini yang membuat kondisi ekonomi keluarga rentan memburuk,” tambahnya.

Rustam menyambut baik intervensi pemerintah Aceh dan Bulog dalam menggelar operasi pasar beras murah. Namun, menurutnya, langkah ini hanya efektif dalam jangka pendek.

“Operasi pasar memang perlu untuk meredam gejolak harga. Tapi kita tak bisa bergantung terus-menerus pada mekanisme darurat seperti ini,” katanya.

Ia menekankan pentingnya upaya jangka panjang dengan membenahi sektor pertanian, termasuk pembangunan irigasi dan bendungan. Menurutnya, banyak sawah di Aceh masih mengandalkan curah hujan, yang menyebabkan produktivitas tidak stabil.

“Kalau irigasi tertata, panen bisa meningkat. Kita punya lahan, tinggal kemauan dan komitmen membangun infrastruktur seperti irigasi termasuk jalan usahatani yang perlu digenjot,” ucap Rustam.

Ia juga menyoroti persoalan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan kawasan komersial yang semakin masif di sejumlah daerah. Hal ini menurutnya akan memperparah ketimpangan produksi pangan.

“Kalau sawah bagus malah dijadikan ruko, jangan harap kita bisa swasembada. Ini kerugian jangka panjang yang harus dicegah,” tegasnya.

Tak hanya pada aspek produksi, Rustam menyoroti juga perlunya perbaikan sistem distribusi dan pengolahan hasil panen. Ia menyayangkan praktik menjual gabah ke luar provinsi yang masih terjadi, sementara beras yang dikonsumsi justru diimpor dari daerah lain.

“Kita jual gabah ke Medan, tapi beli beras dari luar. Ini kan aneh. Harusnya penggilingan padi di Aceh diperkuat supaya nilai tambahnya tidak lari ke luar,” ujarnya.

Menurut Rustam, Aceh seharusnya mampu memenuhi kebutuhan beras sendiri jika potensi lokal dikelola dengan serius. Gabah tidak langsung dijual, tapi diolah dulu. Untuk ini, kontrol pemerintah daerah dalam distribusi dan tata kelola pangan amat dibutuhkan.

“Pasar tetap penting, tapi harus ada intervensi negara. Tidak boleh sepenuhnya dilepas pada mekanisme pasar. Kalau dilepas begitu saja, masyarakat kecil yang paling terdampak,” pungkasnya.