Masyarakat Aceh di Turki Sambut Positif Pertemuan Wali Nanggroe Dengan CMI

Analisaaceh.com, Istanbul | Warga Aceh di Turki menyambut baik dan mengapresiasi pertemuan tim Crisis Management Initiative (CMI) Martti Ahtisari Peace Foundation Helsinki dengan Wali Nanggroe yang turut dihadiri oleh jajaran Kapolda Aceh serta Kodam Iskandar Muda.

Rombongan CMI yang dipimpin oleh Penasihat senior CMI, Major General (ret) Jaako Oksanen didampingi Head of ASEAN Programs, CMI, Mr. Okasari Eronen dan Head of Comunication CMI, Mr. Antti Ammala tersebut disambut oleh Wali Nanggroe Aceh PYM Tgk. Malik Mahmud Al Haytar dan staf khusus Dr. M. Raviq di Meuligo Wali Nanggroe pada Senin, 19 September 2022.

Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan tersebut mengingatkan bahwa proses tindaklanjut perdamaian yang ditengahi oleh pihak CMI pada 2005 silam di Helsinki itu dilakukan bersama sama oleh pihak yang berada di Jakarta dan di Aceh.

Dalam pertemuan itu, General Jaako juga menanyakan perkembangan terkini situasi keamanaan, sosial, pembangunan dan ekonomi di Aceh. Mereka juga mengakui bahwa masih banyak kasus yang belum terpenuhi dengan baik, itu merupakan proses panjang dalam proses perdamain.

Sekretaris Departemen Hubungan Internasional Ikatan Masyarakat Aceh-Turki (IKAMAT), Agada Puga mengaku bahwa pihaknya sangat mengapresiasi dengan adanya follow-up perjanjian MoU Helsinki setelah 17 tahun damai Aceh pada 15 Agustus 2022 lalu.

Bahkan pihaknya juga ingin menyampaikan bahwa yang mengikuti perkembangan terkait perdamaian dan realisasi butir-butir MoU Helsinki bukannya hanya dari negara pihak penengah perdamaian dalam hal ini Helsinki, namun juga dari negara lainnya termasuk Turki.

“Dalam beberapa waktu lalu pihak IKAMAT juga pernah ditanyakan hal yang sama oleh Wakil Ketua Umum Partai penguasa di Turki, Prof. Dr. Numan Kurtulmuş dalam sebuah acara yang kebetulan pihak IKAMAT menghadirinya di Kota Istanbul,” ujarnya, Selasa (20/9).

Agada menjelaskan bahwa Turki saat ini ikut berpartisipasi aktif dalam mengkampanyekan perdamaian di Asia Tenggara, salah satunya di Moro Filipina. Turki menjadi penengah dalam pejanjian antara pemerintah Filipina dan bangsa Moro.

“Selain itu juga Turki ikut mengkampanyekan perdamaian di Rohingnya yang belum menemukan titik terang sampai saat ini,” sebutnya.

Agada Puga secara khusus berharap bahwa butir – butir perdamain MOU Helsinki merupakan poin penting dan menjadi pegangan bersama antara kedua belah pihak yang menandatangi perjanjian pada 2005 lalu. Pihaknya berharap adanya kelegowo-an pemerintah pusat maupun pihak Aceh untuk bisa menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

“Sudah cukup berharap kepada pihak luar, alangkah lebih indahnya jika persoalan tersebut bisa kita selesaikan secara internal bersama – sama,” kata pria yang belajar di Universitas Kırklareli ini.

Agada Puga juga menyebutkan bahwa dari amatan sejak tahun 2015, telah terjadi ketegangan antara pemerintah pusat dan Aceh terkait qanun bendera. Menurutnya bendera itu penting, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik termasuk pendidikan bagi generasi muda jauh lebih urgent untuk diwujudkan saat ini.

“Oleh karena itu pemerintah pusat jangan mengulur dari butir butir MoU yang telah termaktub di dalam Undang – undang Pemerintahan Aceh No 11 tahun 2006. Kita berharap tidak adalagi kecurigaan sesama anak bangsa setelah 17 tahun perdamaian itu terwujud,” harapnya.