Categories: NEWS

Moratorium Tambang Aceh, Evaluasi Konsesi dan Lindungi Lingkungan

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Dampak Pencemaran limbah batu bara di Aceh Barat dinilai bisa diatasi jika Pemerintah Aceh segera menjalankan rekomendasi untuk evaluasi moratorium tambang yang beroperasi di wilayah tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota DPRA periode 2019-2024, Reza Pahlevi, dalam diskusi bertema “Dampak Pencemaran Limbah Batu Bara di Aceh Barat: Tanggung Jawab Siapa?” yang berlangsung pada Rabu (23/10/2024).

Menurut Reza, jika Pemerintah Aceh menjalankan rekomendasi ini, sektor pertambangan akan diawasi lebih ketat, dan evaluasi yang dilakukan akan mampu meminimalisir dampak pencemaran lingkungan serta mengurangi dampak buruk terhadap masyarakat.

“Dengan kondisi Aceh saat ini, saya pikir evaluasi segera diperlukan, serta perlu diterapkan moratorium. Selain itu, harus dibentuk tim terpadu untuk mengevaluasi semua konsesi yang ada di Aceh,” katanya.

Menurutnya, langkah terpenting bagi Aceh dalam sektor pertambangan adalah menerapkan moratorium tambang guna mengevaluasi izin-izin yang ada.

“Dari situ, kita tahu perbaikan yang diperlukan, baik dari sisi lingkungan maupun masukan dari masyarakat, sehingga pertambangan di Aceh tidak mencederai,” lanjutnya.

Sementara itu, M. Nasir Buloh, Deputi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, menyatakan bahwa pencemaran limbah akibat aktivitas tambang berulang setiap tahun.

“Masyarakat yang memprotes dan mengeluh terkait pencemaran udara karena debu, sampai hari ini masih merasakan dampaknya. Selain itu, pencemaran air laut terkait dengan tumpahan batu bara juga masih terjadi,” paparnya.
Dalam konteks diskusi ini, WALHI setuju dengan rekomendasi hasil Pansus, misalnya harus ada moratorium izin tambang.
“Kami sepakat, dan ini sudah lama kami dorong. Pentingnya, dalam masa moratorium nanti, Pemerintah Aceh harus menggunakan kewenangannya untuk melakukan evaluasi, perbaikan, dan tata kelola terhadap izin-izin yang pernah dikeluarkan sebelumnya,” ujarnya.
Bagi perusahaan yang dianggap melanggar izin lingkungan atau instrumen lingkungan, Pemerintah Aceh harus berani mengambil tindakan, baik berupa sanksi administrasi, pembekuan izin, maupun pencabutan izin.
Di Aceh Barat saat ini terdapat tujuh perusahaan batu bara yang aktif, enam di antaranya sudah memiliki status izin produksi. Menurutnya, jika tidak segera dilakukan penindakan oleh Pemerintah, maka kejadian seperti ini akan terus berulang di masa mendatang.
“Itulah sikap yang dinantikan oleh masyarakat di Aceh Barat saat ini,” jelasnya.
Naszadayuna

Komentar

Recent Posts

Tekanan Ekonomi hingga Bullying, FUAD UIN SUNA Bahas Ketahanan Mental Generasi Muda

Analisaaceh.com, Lhokseumawe | Tekanan ekonomi, dinamika politik, perundungan, hingga tantangan era digital menjadi sejumlah persoalan…

2 jam ago

Inflasi Aceh 5,05 Persen, Tertinggi di Sumatera pada Oktober 2026

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Provinsi Aceh mencatat inflasi tahunan tertinggi di wilayah Sumatera pada Oktober…

14 jam ago

Kebakaran Hanguskan 22 Rumah, Balai Adat, dan Mushola di Gayo Lues

Analisaaceh.com, Gayo Lues | Kebakaran melanda permukiman warga di Dusun Belah Lane, Gampong Telege Jernih,…

14 jam ago

Perbaiki Listrik di Atap Garasi, Pria di Aceh Besar Tersengat

Analisaaceh.com, Aceh Besar | Seorang pria bernama Putra (40), asal Jawa Timur, tersengat listrik saat…

14 jam ago

BMKG Peringatkan Curah Hujan Tinggi di Sejumlah Wilayah Aceh

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I mengeluarkan peringatan…

14 jam ago

BMKG Tetapkan Tiga Kabupaten di Aceh Berstatus Awas Hujan Tinggi

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini curah hujan…

15 jam ago