Analisaaceh.com, Banda Aceh | Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Aceh untuk tahun 2027 di Anjong Mon Mata, Kamis (23/4/2026).
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan Aceh, sekaligus memastikan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan nasional.
“Tahun 2027, kita mengusung tema Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan,” ujar Mualem.
Ia menyebutkan, kebutuhan anggaran pembangunan Aceh diperkirakan mencapai Rp47 triliun. Karena itu, dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Bappenas, sangat diharapkan agar program-program prioritas dapat berjalan optimal.
Mualem juga menyoroti meningkatnya angka kemiskinan pascabencana yang kini mencapai sekitar 12 persen, naik dari sebelumnya sekitar 9 persen. Selain itu, persoalan pengangguran turut menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani.
“Ini menjadi tamparan bagi kita semua. Namun ini juga musibah yang harus kita hadapi bersama, dan kita harus segera bangkit untuk memulihkan keadaan,” katanya.
Ia mengungkapkan, bantuan yang diterima masyarakat saat ini masih didominasi untuk kebutuhan dasar seperti sembako, sementara pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan masih dalam tahap awal.
Di sejumlah wilayah pedalaman, masyarakat bahkan masih menggunakan rakit untuk beraktivitas akibat rusaknya akses transportasi.
Selain itu, Gubernur turut menyoroti persoalan pendangkalan muara (kuala) yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama banjir di sejumlah wilayah di Aceh, seperti Bireuen, Pidie Jaya, hingga Aceh Utara.
Menurutnya, aliran air dari hulu kerap terhambat di muara sehingga tidak dapat mengalir dengan baik ke laut, yang pada akhirnya menyebabkan genangan hingga ke permukiman warga.
“Jika muara tidak segera dibenahi, ini akan menjadi ancaman serius. Setiap banjir, air tidak bisa mengalir dengan baik,” tegasnya.
Dampak lain juga dirasakan para nelayan yang kesulitan melaut akibat kondisi muara yang dangkal. Mualem mengaku telah berupaya mengurus izin pengerukan ke pemerintah pusat, namun prosesnya masih berjalan lambat.
Untuk itu, ia meminta seluruh kepala daerah di Aceh agar aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, guna mempercepat penanganan persoalan tersebut.
Menutup sambutannya, Mualem mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dalam merancang pembangunan Aceh yang lebih inovatif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RKPA Tahun 2027 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.
