Pemerintah Pusat Siapkan Rp100,1 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana di Aceh

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut Pemerintah Pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama tiga tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Tito usai memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Penanganan dan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).

Tito menjelaskan, rapat tersebut dihadiri pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap berbagai sektor pemulihan.

“Kita melakukan evaluasi apa yang sudah dicapai selama masa tanggap darurat dan transisi. Intinya kita kembali ke normal, tapi belum permanen. Normalnya adalah normal fungsional, artinya pergerakan orang dan barang berjalan baik, listrik oke, SPBU beroperasi, internet berjalan, dan logistik tidak mengalami kekurangan,” kata Tito.

Menurutnya, sejumlah kementerian terlibat dalam percepatan pemulihan, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani jalan, jembatan, sungai, irigasi, dan air minum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pemulihan sekolah, Kementerian Agama untuk rumah ibadah dan madrasah, Kementerian Perumahan untuk permukiman dan hunian tetap, serta BNPB dalam penanganan kebencanaan.

Meski aktivitas masyarakat mulai pulih, Tito mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama di Aceh yang dinilainya mengalami dampak paling besar dibanding Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Kalau kita lihat dari beberapa indikator dan data yang ada, memang dampak yang cukup masif adalah di Provinsi Aceh, tanpa mengecilkan Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” ujarnya.

Ia menyebut berbagai fasilitas yang masih membutuhkan penanganan, seperti perumahan, sekolah, madrasah, jalan, jembatan, lahan pertanian, hingga tambak masyarakat. Program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut diproyeksikan berlangsung hingga 2028.

Tito mengungkapkan, total anggaran Rp100,1 triliun yang telah disetujui pemerintah bersama DPR akan dialokasikan secara bertahap untuk tiga provinsi terdampak.

“Total anggaran yang sudah disetujui oleh Wakil Presiden dan DPR untuk tiga provinsi ini selama tiga tahun adalah Rp100,1 triliun,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendukung penanganan dampak bencana di wilayah masing-masing.

Tito juga mengungkapkan adanya hibah untuk sejumlah daerah terdampak berat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, masing-masing sekitar Rp260 miliar dan Rp24 miliar.

“Nah, ini yang kita minta dimanfaatkan dulu sambil kementerian dan lembaga mempercepat pencairan anggaran yang sudah diusulkan ke Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Ia mengatakan, setelah anggaran tersebut dicairkan, pemerintah akan segera mengeksekusi sebanyak 11.512 program dan kegiatan pemulihan di tiga provinsi terdampak.

“Termasuk otomatis Aceh, karena Aceh terdampak yang paling berat. Ini yang akan kita monitor terus setiap dua minggu nantinya,” kata Tito.